Polemik Ponpes Al Zaytun, Menko PMK Muhadjir Effendy Tegaskan Santri Tetap Dapat Hak Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berbicara soal nasib para santri di tengah polemik pondok pesantren atau ponpes Al-Zaytun yang berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Ia menegaskan para santri yang berada di Ponpes Al-Zaytun harus tetap mendapatkan hak pendidikannya. 

Mengingat terdapat sekitar 4.985 santri pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) yang tengah menempuh pendidikan di tempat itu.

Sebab itu, Muhadjir meminta seluruh jajaran dan pihak terkait harus memastikan langkah penanganan yang tepat terhadap Pesantren Al-Zaytun.

“Harus dipastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sana dapat berlangsung dan berlanjut, tidak akan terganggu atau paling tidak, tidak terlalu terganggu oleh adanya masalah tersebut,” kata Muhadjir Effendy dalam secara daring, pada Jum'at (30/6), dikutip dari keterangan tertulis. 

Kendati demikian, ia tetap meminta pihak berwajib melakukan tindakan tegas yang terukur apabila terdapat temuan pidana atau pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

Tindakan tegas juga harus dilakukan jika terbukti terdapat pihak Ponpes Al-Zaytun yang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Ia pun kemudian menyinggung terkait penanganan kasus Pondok Pesantren Assidiqiyah Jombang untuk dapat menjadi contoh dalam penyelesaian polemik tersebut.

Baca Juga: Ramai soal Ponpes Al Zaytun, Menko PMK Sebutnya sebagai Komune: Punya Struktur Mirip Negara

“Kita harus belajar dari penanganan kasus Pondok Pesantren Assidiqiyah Jombang. Seluruh pihak harus mau bekerja sama mendorong penegakan hukum terhadap oknum dan memisahkan antara persoalan pidana dan entitas pendidikan," tegasnya.

"Setelah oknum diamankan, satuan pendidikan tetap bisa berjalan secara normal,” imbuh Muhadjir.

Dalam kesempatan lain, Muhadjir menghimbau kepada para orang tua wali dan santri untuk tetap tenang dan tidak perlu merasa gelisah terhadap masa depan pendidikan putra-putrinya.

Pemerintah, kata dia, akan tetap menjamin keberlangsungan pesantren agar hak atas pendidikan kepada para santri tetap didapat.

“Tenang saja, jangan ikut merasa gelisah. Jadi ibarat kita akan menarik rambut di dalam tepung, jangan sampai tepungnya berhamburan," ujarnya.

"Itu prinsip yang akan kita lakukan. Keberlanjutan pesantren tetap akan kita jaga,” kata Muhadjir.

Selain itu, Menko PMK menambahkan jika para orangtua wali atau para santri dimintai keterangan oleh pihak berwajib, untuk dapat menjelaskan secara gamblang dan tidak ditutup-tutupi.

"Upaya ini akan turut mendukung dan mempermudah proses penegakan hukum," ucapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Sabtu (24/6) membahas terkait polemik Ponpes Al-Zaytun.

Berdasarkan laporan yang masuk maupun yang disimpulkan oleh tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ada tiga tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan masalah Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Tiga tindakan yang dimaksudkan adalah pidana, administratif serta tertib sosial dan keamanan.

Baca Juga: Bareskrim Polri Panggil Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Senin Depan