Risau Siasat Penundaan Pemilu, Ini Surat Terbuka Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Megawati Soekarnoputri. Surat yang ditulis di Melbourne, Australia, Jumat (2/6/2023) ini mengungkapkan kerisauan Denny soal siasat penundaan pemilu.

Sebelumnya Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara.

Dalam suratnya, ia juga menuliskan proses hukum bercampur dengan strategi pemilu 2024 sehingga ia memutuskan membawa isu hukum ke ruang publik supaya tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Baca Juga: Penyidik Bareskrim Polri Dalami Laporan yang Diduga Libatkan Denny Indrayana, Sudah Periksa 2 Saksi

Denny juga mengungkapkan kekhawatirannya jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, maka bisa berimbasnya pada penundaan pemilu. Alasannya, Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bakal calon presiden (bacapres) yang dirugikan.

Berikut isi surat terbuka Denny Indrayana yang ditujukan kepada Megawati Soekarnoputri

Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,

Assalamu’aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!

Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.

Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.

Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.

Saya risau dengan hukum di Tanah Air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.

Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.

Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.

Baca Juga: Denny Indrayana Tulis Surat Terbuka untuk Megawati, Begini Isinya

Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.

Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi.

Melbourne, 2 Juni 2023

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.