Sebut Dalam 3,5 Tahun AHY hanya Sekali Bertemu Jokowi, Sekjen Demokrat Jelaskan Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Dalam 3,5 tahun terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hanya sekali bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, yakni 9 Maret 2021 di Istana Bogor.

Teuku Riefky Harsya selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, melalui keterangan tertulis, Rabu (31/5/2023) mengatakan, pertemuan itu atas permintaan pihak Istana.

Pertemuan itu atas permintaan pihak Istana dan tempat yang dipilih adalah Istana Bogor, dan waktu yang ditentukan adalah malam hari,” tuturnya.

“Jadi waktu pertemuan yang malam hari itu juga bukan atas permintaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.”

Saat itu, lanjut Riefky, pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca Juga: Jokowi Cawe-Cawe di Pemilu, Demokrat: Presiden Harus Netral, Tidak Perlu Cawe-Cawe!

Namun, waktu itu SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Joko Widodo adalah Ketua Umum AHY.

“Singkat kata, AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari.”

“Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat,” urainya.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Riefky sebagai tanggapan atas pernyataan Joko Widodo bahwa “Demokrat sering ke Istana. PKS juga ke Istana, tetapi maunya malam”.

“Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.”

“Berhubung pernyataan presiden itu menjadi perhatian masyarakat luas dan pernyataan yang mengait Partai Demokrat itu bisa disalahmengertikan, DPP Partai Demokrat perlu memberikan respons dan penjelasan,” urainya.

Baca Juga: Rumor MK Setujui Pemilu Tertutup, SBY: Apakah Genting dan Darurat?

Ia berharap dengan penjelasan ini, media dan masyarakat luas mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya, dan tidak memiliki praduga yang tidak baik kepada Partai Demokrat.

“Kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh 'kucing-kucingan' yang semua itu tidak pernah kami lakukan.”

“Jika ada perbedaan pendapat dengan pihak Istana, kami Partai Demokrat termasuk Bapak SBY dan Ketum AHY siap untuk 'dikonfrontir' baik dengan Presiden Joko Widodo maupun pembantu-pembantunya,” urainya.