Wakil Ketua DPR Desak Dana Subsidi Mobil Listrik Dialihkan ke Proyek yang Lebih Diprioritaskan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menyuarakan kekhawatirannya tentang rencana pemerintah memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Menurutnya, dana subsidi mobil listrik seharusnya dialihkan ke proyek-proyek yang lebih mendesak dan untuk membantu rakyat kecil. 

Gobel mengatakan, dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada Selasa (23/5/2023) lalu, lima dari sembilan fraksi menentang rencana subsidi mobil listrik tersebut.

Fraksi-fraksi ini, kata dia, meliputi PDIP, Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.

“Lima fraksi di DPR sudah menyuarakan secara resmi dalam forum resmi tentang subsidi mobil listrik. Lima fraksi ini berarti sudah suara mayoritas di parlemen. Sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan maka ini juga berarti suara mayoritas rakyat Indonesia,” katanya, Kamis (25/5/2023), dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV.

Baca Juga: Kendaraan Listrik masih Sepi Peminat, Pengamat: Prioritaskan Dulu Subsidi Transportasi Umum

Gobel menjelaskan, suara ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan mobil listrik, tetapi pada subsidinya.

"Dengan keterbatasan anggaran, banyak proyek strategis yang lebih membutuhkan perhatian seperti pembangunan daerah perbatasan, IKN, dan lain-lain. Mana yang lebih prioritas di antara yang prioritas. Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Bapak Jokowi karena subsidi ini untuk orang kaya,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi ekonomi global dan domestik menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan.

Gobel kemudian mengutip data Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia akan mengalami perlambatan pada 2023.

Pada saat yang sama, kata dia, inflasi diperkirakan akan meningkat, yang berarti harga barang-barang akan naik.

Baca Juga: Fraksi Demokrat Tolak Subsidi Kendaraan Listrik: Bukan Rakyat Miskin yang Membutuhkan

Dalam konteks ini, Rachmat Gobel mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam menerapkan kebijakan anggaran.

"Subsidi harus diberikan untuk yang prioritas dan mendesak, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tertekan seperti saat ini dan ke depan,” katanya.

Pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, menurut Gobel, adalah melepaskan diri dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.

Untuk mencapai hal tersebut, kata dia, ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal 6 persen.

"Sedangkan kita cuma bisa meraih 5 persenan," ungkapnya.

Menurut Gobel, untuk membangun kemakmuran, pemerintah harus fokus membantu masyarakat di sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM.

"Mulai dari bantuan permodalan, infrastruktur, hingga insentif bunga. Suku bunga UMKM kita masih terlalu tinggi,” tutupnya.