Deretan Pro Kontra Kebijakan Presiden Jokowi soal Larangan Bukber

Baca Juga: Soal Larangan Bukber Pejabat dan ASN, Mendag: Anggarannya Dialihkan untuk Bantu Masyarakat

“Ya, tidak ada buka bersama. Biasanya juga, dua tiga tahun kemarin tidak ada (buka puasa bersama) karena Covid-19, jadi kita lanjutin aja,” katanya.

Kontra

Di sisi lain, kebijakan ini turut menuai kontra dari beberapa pihak, seperti yang utarakan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi.

Ia menilai alasan larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN selama Ramadhan 1444 Hijriah tak tepat. Mengingat kegiatan mengumpulkan massa dalam jumlah besar sudah sering kali terjadi.

Menurut Awiek, sapaannya, jika alasannya adalah penghematan anggaran negara, tinggal diberlakukan larangan penggunaan anggaran kedinasan untuk kegiatan buka puasa bersama.

Baca Juga: Ketua PBNU Sebut Bukber ASN Jangan Dilarang Total, Hanya Perlu Sederhana dan Dibatasi

"Bahwa secara prinsip buka puasa bersama diperbolehkan asalkan memakai dana pribadi," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu, Kamis (23/3).

Awiek menambahkan, adanya surat edaran tersebut jangan sampai dianggap menghalangi acara-acara berkaitan dengan umat Islam.

"Karena itulah PPP berharap kegiatan buka bersama tidak dilarang," ujarnya.

Adapun Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra nyarankan kepada Presiden Jokowi agar tak melarang kegiatan buka bersama yang dilakukan umat Islam baik di lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah, Presiden Jokowi anti-Islam," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis.

Yusril pun menyarankan agar Sekretaris Kabinet meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama.