“Kemarin-kemarin dikatakan reformasi sistemik, termasuk karakter pegawai pajak bersih, dan lainnya, tetapi dengan ini menjadi bertolak belakang,” sambungnya.
Baca Juga: Peran Shane Lukas: Rekam Penganiayaan David, Provokasi Bikin Mario Dandy Anak Pejabat Pajak Emosi
Menurut Misbah, yang perlu dilakukan pemerintah atau Kemenkeu ialah dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pegawai-pegawai, terutama di Ditjen Pajak. Pejabat didorong mengisi LHKPN dengan benar, lalu dilacak.
Tak perlu semua mengingat jumlahnya ribuan. Misalnya Inspektorat Jenderal Kemenkeu bisa melakukan uji petik.
Artinya, yang terlihat potensi saldo jumbo dan ada ketidakwajaran dilacak. Sanksi tegas pun perlu diberikan saat ada yang melanggar atau tak melaporkan agar ada efek jera.
Penguatan itu penting sehingga LHKPN benar-benar menjadi dokumen yang diperuntukkan bagi pemberantasan korupsi. Selama ini LHKPN terkesan sebatas administrasi tanpa diketahui benar atau tidak, atau ada pemalsuan atau tidak.
“Baru setelah ada kasus, semuanya menjadi reaktif. Kemenkeu reaktif, KPK nya juga. Padahal, indikasi-indikasi kecurangan sudah cukup lama dicurigai,” kata Misbah.
Baca Juga: Mario Dandy Aniaya David hingga Koma, Sosiolog Jelaskan Alasan Anak Muda Lakukan Kekerasan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan mengecam tindakan kekerasan tersebut.
“Kemenkeu mengecam segala tindak kekerasan yang dilakukan dan turut prihatin atas kondisi korban serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang,” tulisnya dalam akun instagramnya, Rabu, 22 Februari 2023.
Ia juga mengecam gaya hidup mewah dan hedonik oleh jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan rakyat. Ini mengkhianati mereka yang bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.
Sumber : Kompas TV, Kompas.id
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.