Sekjen NasDem: Yang Dorong-Dorong Reshuffle Itu Ganggu Stabilitas

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai NasDem mengingatkan permasalahan utama saat ini bukan soal pergantian menteri, melainkan tantangan dan acaman ekonomi global yang bisa berimbas ke tanah air.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate merasa heran belakangan ini para politikus ikut berasumsi akan ada perombakan kabinet. 

Bahkan dalam asumsinya menteri yang akan diganti berasal dari NasDem. Padahal kebijakan reshuffle atau perombakan menteri merupakan ranah presiden, namun kewenangan tersebut seakan ikut melekat saat memberikan asumsi.

"Yang mendorong-dorong itu (reshuffle) hanya mengganggu stabilitas. Enggak usah, fokus saja. Pak Presiden tahu kok dan Pak Presiden sudah menjawab juga. Serahkan kepada Pak Presiden," ujar Johnny, Rabu (4/1/2023).

Baca Juga: Djarot ke Menteri dari NasDem: Kalau Memang Gentle Lebih Baik Mengundurkan Diri

"Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak, presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau memengaruhi presiden, memengaruhi prerogative presidensial rights," imbuhnya. 

Johnny mengaskan NasDem tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, baik di eksekutif maupun di legislatif.

Ia juga mengingatkan permasalahan utama saat ini bukan soal pergantian menteri, melainkan tantangan dan acaman ekonomi global yang bisa berimbas ke tanah air.

Seharusnya, sambung Johnny, stabilitas politik dan soliditas nasional perlu dijaga agar bisa berjuang bersama mengatasi ancaman dan tantangan ekonomi global.

Baca Juga: Johnny G Plate Jawab Djarot soal Desakan Mundur Menteri Nasdem: Banyak Politisi Merasa Presiden

Jangan sampai saat situasi membutuhkan kegotong-royongan, stabilitas politik dan soliditas nasional diganggu dengan isu yang sepenuhnya menjadi hak presiden. 

"Lebih baik kita mengurus membangun soliditas, stabilitas dan kegotong-royongan itu. Itu lebih penting
Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa menentukan kabinet, mengubah kabinet, adalah hak prerogatif presiden. Itu konstitusi," ujar Johnny.

Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyindir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi. 

Pertama dari segi kinerja, kedua soal partai. Untuk kinerja, Djarot yang duduk di Komisi IV DPR belum melihat ada gebrakan yang dilakukan. 

Baca Juga: Sudah 2023, Kapan Reshuffle Kabinet? Ini Jawaban Jokowi

Semisal terkait swasembada pangan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar kedaulatan pangan dapat terwujud. Namun tetap saja produksi masih tidak mencukupi.

Untuk partai, Djarot menekankan sedari awal Presiden Jokowi menginginkan menteri di Kabinet Indonesia Maju dapat fokus menjalankan dan mengawal kebijakan yang diambil. 

Namun setelah Partai NasDem mendeklarasikan bakal calon presiden di Pilpres 2024, ada kekhawatiran kinerja menteri dari Partai NasDem sudah tidak fokus lagi mengabdi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujar Djarot di kantor DPP PDIP, Selasa (3/1/2023).