Bupati Bangkalan Diduga Perjualbelikan Jabatan di Pemkab, Tarifnya Rp50 juta-Rp150 juta

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menduga tersangka Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) telah memperjualbelikan jabatan di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, dengan tarif Rp50 juta hingga Rp150 juta.

Pernyataan itu disampaikan oleh Firli Bahuri dalam konstruksi perkara kasus yang disangkakan kepada tersangka Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022) sebagaimana dikutip dari Antara.

“Untuk dugaan besaran nilai komitmen 'fee' tersebut dipatok mulai dari Rp50 juta-Rp150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka RALAI,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli kemudian membeberkan sejumlah pemberi suap terhadap Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI).

Baca Juga: Pengacara: Ricky Rizal Tertekan dengan Sikap Hakim, Ucapan Dia Seolah Dianggap Bohong Semua

Antara lain Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).

Lalu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).

Disampaikan Firli, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron memang memiliki kewewenangan untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan.

Maka itu, dalam kurun waktu 2019-2022, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron membuka formasi seleksi pada beberapa posisi ditingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon III dan IV.

Baca Juga: Penilaian Hakim Atas Keterangan Ferdy Sambo: Enggak Masuk Akal, Sangat Janggal

“Melalui orang kepercayaannya, tersangka RALAI kemudian meminta komitmen 'fee' berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut,” ungkap Firli.

Dari hasil penyidikan, kata Firli, setidaknya ada 5 orang yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka RALAI.

 

Kini 5 orang tersebut ditetapkan juga sebagai tersangka, yakni AEL, WY, AM, HJ, dan SH.

"Mengenai besaran komitmen 'fee' yang diberikan dan diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan," kata dia.

Tidak hanya itu, Firli menambahkan, KPK juga menduga ada penerimaan uang oleh tersangka RALAI untuk sejumlah proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran "fee" sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.

Baca Juga: Ferdy Sambo Blak-blakan Ngaku Beruntung CCTV Duren Tiga Rusak saat Brigadir J Tewas