Ibu Kota Pindah ke IKN, Eks Kepala Bappenas Sebut Jakarta Tetap Eksis: akan Baik-baik Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV- Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia (RI) bakal hilang seiring pindahnya ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan Timur (Kaltim). Meski begitu, Jakarta diyakini tetap akan eksis tanpa menyandang status ibu kota.

Demikian disampaikan Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago pada Diskusi Multiperspektif di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Rabu (26/10/2022).

Andrinof bahkan menyebut Kota Jakarta akan baik-baik saja. Tak ada yang dirisaukan jika Jakarta tak lagi sebagai Ibu Kota karena pindah di IKN.

"Akan tetap eksis. Jakarta akan redup? Pulau Jawa juga akan redup? tentu saja tidak. Tidak ada yang dikhawatirkan," kata dia dalam siaran pers yang diterima KOMPAS.TV.

Pada seminar bertema 'Nasib Jakarta Tanpa Status Ibu Kota' yang juga menghadirkan para tokoh pada bidangnya seperti Prof Irfan Ridwan Maksum, Dr Yayat Supriatna dan Prof Paulus Wirutomo, Andrinof Chaniago menjelaskan justru pemindahan ibu kota ke Kaltim memberi peluang bagi Jakarta untuk berbenah diri. 

Sebab, cepat atau lambat, tekanan urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi atau (Bodetabek) akan menurun.

Baca Juga: Jokowi: Gedung-Gedung yang Dibangun Swasta di IKN akan Mulai Terlihat di Januari 2023

"Suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan ada impilikasi kewenangan. Tapi itu bukan masalah, kewenangan untuk mendukung urusan. Tetapi Jakarta tetap akan tumbuh terus dengan berbagai hal yang mendukung kemajuan kota," terang dia.

Andrinof yang juga pendiri gerakan Visi Indonesia 2033 menjelaskan, kapasitas Jakarta sebagai kota megapolitan tak ada berkurang. Termasuk sumber pendapatan utama yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Dengan APBD sebesar Rp70 triliun lebih, ungkapnya, Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran sangat besar. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, perbandingannya jauh.

"Jakarta pegang Rp70 triliun, provinsi lain paling dengan jumlah orang (warga) yang sama dengan Jakarta hanya Rp10 triliunan. Makanya sangat bisa peningkatan kualitas kota dengan sumber anggaran cukup. Jadi kapasitas potensinya besar sekali," jelas dia.

IKN jadi magnet

Ia menambahkan, munculnya IKN sebagai magnet baru di Kawasan Tengah dan Timur akan mengendurkan laju kedatangan penduduk ke Jabodetabek.

"Kemudian dengan pemindahan itu, harus kita sambut dengan agenda menata Jakarta untuk menjadi berkualitas secara lingkungan, ekonomi dan sosial. Salah satu langkah strategis adalah dengan memperbanyak hunian vertikal dan membangun kawasan-kawasan terpadu. Jakarta harus menuju kota seperti Kota Taipei dan Singapura yang model huniannya didominasi oleh hunian vertikal," katanya.

Adapun Prof Paulus Wirutomo dari UI, menerangkan, Jakarta punya peran tak kalah penting dalam penataan masyarakatnya. 

Mengingat pengangguran, kesenjangan, pembangunan yang tak mengakar, menjadi masalah serius. 
Untuk itu jika tak mendapatkan status Ibu Kota, Jakarta harus berbenah untuk mengatasi kesenjangan dalam kehidupan masyarakatnya.

 

"Starteginya membangun dari komunitas yang kecil. Di Singapura itu RT dan RW-nya mempunyai community center. Itu jadi kadi kekuatan masyarakat yang bisa mendidik manusia kota. Makanya kalau ke Singapura kita kan tiba-tiba berubah jadi disiplin," tandas Prof Paulus.

Sebelumnya pada Selasa (25/10) lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meninjau pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.

Menurut Presiden Jokowi, sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik," ucap Presiden dalam keterangannya yang dikutip dari laman presidenri.go.id.

Baca Juga: Jokowi Pede Peringatan HUT RI 2024 Digelar di IKN, Ini Alasannya

Jokowi menuturkan, progres secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari mendatang. Presiden mengatakan bahwa progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat, sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik. 

"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," tutur Kepala Negara.