JAKARTA, KOMPAS.TV – Analisis Litbang Kompas yang diturunkan pada hari ini, Kamis (29/9/2022) menyebutkan, cara Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai tepat untuk mengangkat performa partai Demokrat dari tidurnya yang panjang sebagai partai besar di Indonesia.
Dalam analisis Litbang Kompas yang ditulis Bestian Nainggolan disebutkan, keberhasilan Partai Demokrat dengan menjadi oposisi lewat cara menegasikan kebijakan Pemerintah atau kinerja Presiden Jokowi ternyata mampu meningkatkan pengaruh politik Demokrat pada para pemilih.
“Beberapa hasil survei opini publik, termasuk yang dilakukan Litbang Kompas, membuktikan hal ini, sejalan dengan adanya pergerakan positif terhadap elektabilitas Partai Demokrat,” begitu analisis dinukil dari kompas.id Kamis (29/9/2022).
Pada survei Litbang Kompas Juni 2022 lalu, misalnya, dalam era kepemimpinan AHY, Demokrat mampu meraih 11,6 persen dukungan pemilih. Pada tahun sebelumnya (April 2022) masih didukung sekitar 7 persen pemilih.
Akan tetapi, berdasarkan analis itu, keberhasilan mengkonsolidasikan kekuatan internal saja dirasakan masih belum cukup.
“Kali ini Agus Yudhoyono justru dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, bagaimana memosisikan Demokrat sebagai prediktor politik yang berpengaruh signifikan dalam persaingan politik Pemilu 2024,” paparnya.
Sebagai prediktor politik, berdasarkan analisis itu, tidak hanya tuntutan keberhasilan meningkatkan dukungan pemilih pada partai saja.
Sebagai informasi, dalam Rapimnas Demokrat, ada usulan untuk "memanggungkan sosok AHY, kader utama partai, dalam kontestasi Pilpres 2024.
Itulah mengapa, dalam analisis itu disebutkan, guna memuluskan jalan politik Demokrat dan dirinya, berbagai strategi jitu politik dalam berkomunikasi dengan massa pemilih maupun membangun kekuatan koalisi perlu dikemas.
Baca Juga: Di Balik Pidato AHY, Pengamat Sebut Ada Dukungan kepada Anies Secara Tersirat
Baca Juga: AHY: Infrastruktur Penting Tapi Jangan Sampai SDM-nya Ketinggalan
Dalam analisis itu dijelaskan, pidato politik AHY terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini disebut kian menempatkan dirinya bersama Demokrat sebagai oposan terhadap kebijakan pemerintah.
Terkait upaya pemerintahan Jokowi dalam menaikkan harga BBM misalnya, Agus Yudhoyono bersama Demokrat menentangnya.
“Sesungguhnya ada banyak cara untuk menyelamatkan fiskal selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan realokasi anggaran, penentuan prioritas, termasuk penundaan sejumlah proyek nasional yang tidak sangat mendesak," ungkap Agus Yudhoyono.
AHY juga sempat menyinggung kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai bantalan sosial akibat pengurangan subsidi BBM, yang disebutnya sebagai produk kebijakan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang terbukti berhasil dalam menyangga daya beli masyarakat.
"BLT produk kebijakan SBY yang dulu ditentang sebagian kalangan justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat," ungkap Agus Yudhoyono.
Cara itu, sebenarnya, bukan kali pertama dilakukan. jelang Pemilu 2019 lalu pun kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla juga disampaikan dalam orasi politik Agus Yudhoyono (Dokumen Harian Kompas, 11/06/2018).
Dalam orasi politiknya saat itu, Agus mengangkat sejumlah isu antara lain terkait daya beli masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, serta masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dan diskriminasi yang dirasakan tenaga kerja lokal hingga tentang revolusi mental.
"Kritik terhadap pemerintah kali ini yang menyoroti persoalan kenaikan harga BBM bisa jadi tergolong jitu," tulis Analisis Litbang Kompas.
Bagaimanapun, isu kenaikan BBM merupakan persoalan yang dihadapi seluruh warga negara dan langsung memengaruhi pola kehidupan keseharian mereka.
Dengan memilih isu kenaikan BBM yang memberatkan rakyat, AHY dan Demokrat menempatkan dirinya pada garis depan perjuangan rakyat.
"Memilih berada dalam barisan penentang kebijakan pemerintah tampaknya tidak hanya sekadar berbeda pilihan kebijakan politik," lanjut analisis itu.
Sebagai bagian dari strategi politik, Demokrat menyadari benar posisinya sebagai oposisi yang harus dimaksimalkan.
Caranya pun jitu, yakni dengan memaksimalkan peran sebagai oposisi pemerintahan dengan sendirinya semakin membuka ruang penguasaan terhadap para pemilih ataupun warga masyarakat yang memang berseberangan pandangan dengan pemerintahan saat ini.
Sumber : Kompas TV/kompas.id
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.