Tanggapi Permohonan Izin Berobat Lukas Enembe, KPK: Harusnya Disertai Dokumen Resmi Kesehatan

Ali melanjutkan, permohonan izin berobat untuk tersangka seharusnya dibarengi dengan dokumen kesehatan yang resmi untuk diperiksa terlebih dulu oleh tim KPK. 

"Seharusnya permohonan yang dimaksud disertai dengan dokumen resmi kesehatan dari tersangka. Kemudian akan kami lakukan analisis terhadap ketidakhadiran dari tersangka," ujar Ali.

Ali mengingatkan bahwa KPK juga memiliki tim medis sendiri yang digunakan untuk memeriksa saksi hingga tersangka.

"Karena kami paham kesehatan merupakan salah satu hak dasar dari manusia," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan KOMPAS.TV, kuasa hukum Gubenur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengizinkan kliennya berobat ke luar negeri. 

Pasalnya, kata dia, kondisi kesehatan Lukas Enembe saat ini yang semakin menurun dan mesti menjalani perawatan di luar negeri. 

"Dengan kondisi yang memprihatinkan, dengan kesehatannya Pak Gubernur, saya atas nama tim hukum Gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri," kata Stefanus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Stefanus menyebut Lukas Enembe perlu berobat demi keselamatan jiwanya. 

"Kami tim hukum memandang bahwa kalau langkah-langkah ini tidak diambil oleh negara bisa membuat suasana di tanah Papua yang tidak harmonis," ujarnya. 

"Oleh karena itu, dengan segala hormat kami kepada Bapak Presiden atas nama masyarakat di tanah Papua berikan kesempatan agar Bapak Gubernur jauh dari tekanan ini untuk bisa berobat dan mendapat pelayanan kesehatan."

Baca Juga: BIN: Kasus Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Tidak Ada Kaitannya dengan Politik