Tanggapi Pernyataan SBY, Sekjen PDIP Buka-bukaan soal Kecurangan Pemilu 2009

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan ikut buka-bukaan soal kecurangan pemilu yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini menanggapi pernyataan SBY saat Rapimnas Partai Demokrat. SBY mengaku dapat informasi ada tanda-tanda Pilpres 2024 bisa tidak jujur dan adil dan ada skenario jahat hanya ada dua pasangan capres dan cawapres.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai informasi tersebut sangat jauh dari yang dipikirkan oleh SBY.

Baca Juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung Hadapi Pemilu 2024, Ada Tanda-tanda Pemilu Tidak Jujur dan Tidak Adil

Hasto menegaskan pemerintahan Jokowi tidak pernah berpikir untuk membuat skenario jahat untuk memuluskan Pilpres 2024. Termasuk membuat batasan pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.

"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/8/2022).

Hasto juga mengkritisi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu. Menurutnya hal ini sangat mudah dipatahkan.

Pertama soal daftar pemilih tetap (DPT). Di era kepemimpinan SBY manipulasi DPT bersifat sangat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan, kampung halaman SBY.

Baca Juga: Istana Respons Sindiran Ketum Demokrat AHY Soal BLT di Era SBY Dipakai di Pemerintahan Jokowi

"Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT," ujar Hasto.

Kedua SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. 

Usai SBY tidak berkuasa, hal-hal yang sifatnya penggelembungan mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan.

Baca Juga: Rapimnas Demokrat AHY Singgung Utang dan Proyek di Pemerintahan Jokowi yang Jadi Beban Ekonomi

Ketiga data-data hasil Pemilu dimusnahkan. Di era SBY Berbagai bentuk tim senyap dilahirkan. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. 

Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY.

 

"Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," ujar Hasto.

Keempat merekrut mantan anggota KPU. Hasto menilai perekrutan Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, salah satu indikasi adanya kecurangan pemilu di era pemerintahan SBY.

Baca Juga: Demokrat: Silakan Kader Demo Kenaikan Harga BBM, Tak Perlu Nangis seperti Elite PDIP di Era SBY

Saat itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu direkrut sebagai pengurus teras Partai Demokrat. 

Menurut Hasto pihak lain juga bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009, jika ingin didalami lagi.

"Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin," ujar Hasto.