JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengakui adanya kebocoran data sejumlah pejabat negara yang dilakukan seorang hacker bernama Bjorka.
Kendati demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan, yang diretas bukanlah data-data spesifik dan terbaru.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat internal yang dipimpin Preisiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
"Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini," kata Johnny.
Namun, dia menekankan tim lintas kementerian dan lembaga akan berkoordinasi untuk menelaah kasus-kasus peretasan itu secara lebih dalam.
"Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopohukam) Mahfud MD memastikan kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukanlah data yang serius.
Dia menekankan bahwa peretasan tersebut, tidak ada kaitannya dengan data-data rahasia milik negara Republik Indonesia.
"Saya pastikan bahwa (kebocoran data) itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9).
"Tetapi, itu sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama."
Baca Juga: Data MyPertamina Diancam Disebar Bjorka, Pertamina Jamin Keamanan Data Konsumen
Meski bukan data rahasia penting, Mahfud mengatakan, pemerintah akan menelusuri dan mendalami terkait kebocoran data tersebut.
"Jadi belum ada yang membahayakan, dari isu-isu yang muncul yang ada di koran, kan cuma itu-itu aja. Enggak ada yang rahasia negara yang beredar itu," ujarnya.
"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan bukan rahasia juga, barangkali dokumen biasa yang terbuka. Tapi itu memang terjadi. Misalnya di Dukcapil ada. Di beberapa tempat."
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim respons darurat (emergency response team) menyusul sejumlah serangan siber dari hacker Bjorka ke instansi pemerintahan.
Pembentukan tim dilakukan untuk menindaklanjuti serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir.
Hal ini disampaikan (Menkominfo) Johnny G Plate usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).
Tim tersebut, kata dia, akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik," ujarnya.
"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya."
Baca Juga: Sempat Dihapus di Medsos, Bjorka Muncul dan Sebarkan Data Pribadi Menkominfo dan Menkomarves Luhut
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.