23 Napi Koruptor Bebas Serentak, Direktur Pusako: Sekarang Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa

Di sisi lain hukuman bagi terpidana koruptor juga jauh dari harapan masyarakat dan dinilai tidak membuat efek jera.

Ditambah lagi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang molor berkepanjangan.

"Jadi kalau ada yang berniat korupsi begitu melihat sanksinya berat, mereka meninggalkan rencana itu. Tapi begitu melihat apa yang dilakukan pemerintah sekarang memberi remisi dan pembebasan bersyarat jorjoran, jangan-jangan mereka malah timbul niat korupsi besar. Toh nanti akan dapat remisi," ujar Feri.

Baca Juga: 23 Napi Koruptor Bebas Bersyarat, Direktur Pusako: Ini Gelombang Pertama, Berikutnya Banyak Lagi

Feri menambahkan jika pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi seharusnya diterbitkan kembali peraturan pemerintah terkait syarat bagi pembebasan bersyarat dan remisi bagi terpidana kasus korupsi. 

"Kemarin kita punya alasan menolak kejahatan extraordinary terutama korupsi untuk tidak dapat remisi di PP 99 Tahun 2012. Kalau serius memberi penjeraan kepada terpidana korupsi ya diperbaiki undang-undangnya dan peraturan pelaksanaannya," ujar Feri.

Sebelumnya sebanyak 23 narapidana kasus korupsi serentak mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung dan Lapas Kelas IIA Tangerang pada Selasa (6/9/2022).

Rinciannya empat narapidana dari Lapas Kelas IIA Tangerang dan 19 narapidana dari Lapas Kelas I Sukamiskin. 

Baca Juga: Wamenkumham soal Bebas Bersyarat Narapidana Kasus Korupsi: Semua Sudah Sesuai Aturan

Di antaranya napi koruptor yang dapat bebas bersyarat yakni Patrialis Akbar, Zumi Zola, Ratu Atut Chosiyah, Pinangki Sirna Malasari alias Jaksa Pinangki, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Suryadharma Ali.