Lebih lanjut Muradi menilai dilihat dari latar belakang Ferdy Sambo, kerajaan yang dibangun Sambo ini memang ada lantaran didukung oleh kakak asuh.
Baca Juga: Menilik Rumor Kerajaan Sambo - LAPORAN KHUSUS
Untuk itu Kapolri perlu juga melihat hal ini sebagai proses penelusuran lebih jauh mengenai kenapa kerajaan Sambo kuat dan berkuasa.
"Komisi III DPR juga menanyakan itu, Pak Kapolri butuh waktu untuk menuntaskan itu. Momen ini menarik untuk Kapolri untuk bersih-bersih," ujar Muradi.
Senada dengan Muradi, Komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudhanto menilai reformasi kultural di tubuh polri belum sepenuhnya tuntas.
Hal ini membuat 97 anggota polisi diperiksa terkait pelanggaran kode etik profesi dalam penanganan kasus Brigadir J.
Menurutnya jika reformasi kultural berjalan maka tidak mungkin 97 personel Polri mau mengikuti tindakan yang salah.
Padahal sebagian besar anggota polisi yang diperiksa dan ditetapkan melanggar kode etik kepolisian itu merupakan mahasiswanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Secara akademis cerdas dan secara kerja juga bagus.
Baca Juga: Kapolri Bantah Isu Uang Rp 900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo: Tidak Ada!
"Ada yang salah dari kultur dan budaya di organisasi ini," ujarnya.
Wahyu menambahkan persoalan yang tengah dihadapi Polri saat ini ibarat sakit parah yang harus diobati dengan amputasi.
"Persoalan di Polri sekarang ini bukan hanya soal sakit, tetapi sakit parah, dan satu-satunya obat harus diamputas. Kalau nggak diamputasi, benalu ini akan semakin merembet," ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.