Benny Harman Singgung Peran Presiden Jokowi dalam Penuntasan Kasus Pembunuhan Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengakui ada peran Presiden Joko Widodo dalam penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Menurut Benny Harman, dengan tegas Presiden Jokowi meminta agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuntaskan kasus tersebut secara terang benderang dan transparan.

Instruksi Presiden Jokowi ini membuat Kapolri Listyo berani mengambil sikap tegas terhadap rekannya sendiri, Irjen Ferdy Sambo.

Baca Juga: Benny K Harman Batal Minta Nonaktifkan Kapolri setelah Dengar Penjelasan Jenderal Listyo Sigit

Ferdy Sambo, sambung Benny, adalah orang dekat Kapolri. Namun, Listyo bisa melepaskan kedekatannya dengan mengambil langkah hukum yang tegas dan terbuka. 

"Saya rasa tanpa itu (peran Presiden Jokowi), kasus ini jadi kasus gelap," ujar Benny di program dialog Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (24/8/2022).

Benny menambahkan, selain Presiden Jokowi, media massa dan netizen juga mendorong dan mendukung Polri dalam menyelidiki fakta sebenarnya dalam kasus tewasnya Brigadir J.

Politisi asal Nusa Tenggara Timur ini juga mengapresiasi Kapolri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR. Kapolri secara rinci menjelaskan tahap demi tahap fakta sesungguhnya kasus tersebut. 

Baca Juga: Kapolri Pastikan Tak Ada Bunker Uang Rp900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo

"Tadi (RDP Komisi III DPR) Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa, sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi, itu diungkapkan," ujar Benny. 

Sebelumnya, dalam RDP Komisi III DPR, beberapa anggota juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang ikut andil memberi dorongan kepada Kapolri agar kasus kematian Brigadir J diungkap secara transparan.

Seperti anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto. Ia menilai, perhatian yang diberikan Presiden Jokowi adalah untuk mendukung Polri agar kasus pembunuhan Brigadir J dapat diungkap dengan jelas.

Baca Juga: Anggota Komisi III Nilai Ada Peran Presiden Jokowi pada Penuntasan Kasus Pembunuhan Brigadir J

"Jika penanganan ini tidak dilakukan dengan baik, maka ini akan berpotensi melahirkan damage bagi lembaga Polri," ujar Didik saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri di DPR, Rabu (24/8/2022).

Pun begitu dengan anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo. Ia menjelaskan, dalam catatannya, Presiden Jokowi bahkan sudah empat kali meminta Polri untuk mengungkap kasus secara terang benderang dan transparan.

Namun, menurut mantan Plt Wakil Ketua KPK ini, dorongan Presiden Jokowi tidak berjalan jika Kapolri tidak bertindak tegas.

"Kalau Pak Kapolri tidak tegas, tentu juga kasus ini tidak akan berjalan seperti semestinya," ujar Johan Budi. 

Baca Juga: Komisi III DPR Mengaku Dapat Info Motif Pembunuhan, Disebut Brigadir J Sempat Mengendap Keluar Kamar

Adapun RDP Kapolri dengan Komisi III DPR menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Komisi III DPR mendukung secara penuh Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa Duren Tiga secara profesional, transparan dan akutanbel.

Kedua, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dan akutanbel.