Jokowi Sampaikan 5 Agenda Penting dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-77 RI, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dengan kekuatan dan peluang besar mempunyai kesempatan untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata dia, setidaknya ada lima agenda besar untuk mencapai Indonesia Maju.

Demikian Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya dalam rangka HUT Ke-77 Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Selasa (16/8/2022)

“Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, Tahun 2014, hanya sekitar Rp16 triliun, tapi di tahun 2021 meningkat menjadi Rp306 triliun.

Baca Juga: Jokowi Pesan Pembangunan IKN Harus Dijaga Keberlanjutannya, Sebab Bukan Hanya untuk ASN

“Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel,” ujarnya.

“Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil.”

Sekarang ini, kata Jokowi, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global.

Bahkan, katanya, produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia.

 

“Setelah nikel, Pemerintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan timah. Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” ujarnya.

Agenda kedua, kata Presiden Jokowi, pemerintah juga melakukan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau.

Dengan cara persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.

Baca Juga: Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR: Hukum Harus Ditegakkan Seadil-Adilnya Tanpa Pandang Bulu

“Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi,” ucapnya.

“Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional.”

Di sisi lain, sambung Jokowi, upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.

Mengingat pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi.

Demikian pula dengan perkebunan kelapa sawit, di mana Indonesia telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia.

“Untuk beras konsumsi, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional,” ucap Jokowi.

Baca Juga: Pesan Puan Terkait Pemilu 2024: Paham Waktu Bertanding dan Waktu Bersanding, Perempuan Beri Ruang

“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019.”

Agenda ketiga, Presiden Jokowi menekankan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat.

Termasuk pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal.

“Harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu,” ujarnya.

“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.”

Selain itu, Jokowi menegaskan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak.

Baca Juga: Jokowi Hadir dengan Baju Adat Bangka Belitung di Sidang Tahunan MPR RI 2022

Saat ini, katanya, korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai.

Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil.

“Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” ujar Jokowi.

Tidak hanya soal keadilan dan korupsi, Jokowi mengatakan pemerintah serius dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Itu ditunjukkan dengan adanya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan.

“Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” katanya.

Baca Juga: Kamaruddin: Suami Bodoh Apabila Istrinya Dilecehkan Ajudan tetapi Masih Diberi Kesempatan Mengawal

Lebih luas lagi, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan.

Menurutnya, berbagai macam bantuan sosial akan dilanjutkan dengan sinergi yang lebih baik.

Mulai dari program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan dengan menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabel.

“Tentang disabel, kita baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo, dan alhamdulillah, kita menjadi Juara Umum,” ujar Jokowi.

Agenda keempat, Jokowi menginginkan UMKM terus didukung agar bisa segera naik kelas.

Saat ini, digitalisasi ekonomi telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn yang terus didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.

“19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024,” ucapnya.

Baca Juga: Brigadir J Tewas Bukan Hanya soal Asmara, Deolipa: Ada Kebersamaan Elite-Elite Gelap Polisi

“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan.”

Untuk UMKM naik kelas, Jokowi menuturkan penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM.

“Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” katanya.

Agenda Kelima, Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. Sebab, IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

IKN, menurutnya, bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru.

“Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia,” ujarnya.

“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi.”