Penamaan RSUD Jadi Rumah Sehat Tuai Kritik, Ini Respons Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons terkait banyaknya kritik atas penjenamaan (pemberian merek) Rumah Sakit Umum Daeah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. 

Riza tidak masalah dengan banyaknya kritik pada kebijakan Pemprov DKI ini.

Menurut Riza, perbedaan pendapat dan persepsi terkait dengan penjenamaan ini hal biasa yang tidak perlu diributkan. 

"Justru itu memperkaya kita semua, masing-masing supaya lebih baik lagi, masing-masing pendapat tentu punya tujuan dan maksud yang baik," kata Riza di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (9/8/22). 

Baca Juga: Komisi E DPRD DKI Bakal Panggil Dinkes soal Penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta

Riza berpendapat bahwa seluruh kritik memiliki tujuan positif dan diterima oleh Pemprov DKI untuk didiskusikan dan dibahas. 

"Yang penting semuanya punya niat baik," kata Riza.

Riza menegaskan, Pemprov DKI menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Dia menganggap ini adalah sebuah proses biasa dalam perbedaan. 

Menurut dia, nama atau suatu istilah dari institusi tidak perlu dipermasalahkan karena yang paling  ialah bagaimana rumah sakit dapat melayani masyarakat dan mencari solusi agar warga Jakarta selalu sehat. 

"Tidak bermaksud memperbedakan penjenamaan tersebut, tapi jauh lebih penting bagaimana kami membangun suatu pemikiran, satu mind set baru, sesuatu yang baik ke depan," ujar dia.

Sekali lagi, lanjut Riza, penjenamaan ini bertujuan agar pola pikir masyarakat berubah yakni memahami bahwa rumah sakit bukan hanya untuk orang sakit tetapi juga untuk orang sehat agar lebih sehat lagi. 

"Yang paling penting itu program, yang ingin kami kedepankan, program terhadap pencegahan, pengobatan, dan sebagainya," kata dia. 

Baca Juga: Tidak Pakai APBD, Anggaran Penggantian Logo Rumah Sehat untuk Jakarta Dibebankan ke RSUD

Sebelumnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencanangkan penjenamaan RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta menuai kritik dari sejumlah pihak. 

Salah satunya dilontarkan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak yang menilai kebijakan ini tidak esensial.

"Kalau Pak Gubernur itu punya perhatian pokok terhadap persoalan RS, yang harus dipikirkan itu pelayanan, pelayanannya masih amburadul," kata Johnny saat dihubungi awak media, Selasa (9/8/22).