Polri Siap Bantu Cari Mardani Maming yang Jadi Buronan KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mencari tersangka Mardani H Maming yang sudah resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan hingga kemarin Selasa (26/7/2022), Bareskrim Polri belum menerima surat dari lembaga Antirasuah tersebut soal pencarian Mardani Maming.

Kendati demikian, Dedi menyatakan jika surat tersebut sudah sampai dan diterima, Polri siap semaksimal mungkin dalam membantu pencarian buron KPK tersebut.

"Sudah saya tanyakan Direktur Tipikor (Tindak Pidana Korupsi Bareskrim) surat belum diterima," kata Dedi seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (27/7).  

"Pada prinsipnya Dirpidum (Direktorat Pidana Umum) akan maksimal membantu pencarian." 

DIberitakan Kompas TV sebelumnya, KPK telah menetapkan Mardani Maming sebagai buronan atau masuk dalam DPO, Selasa kemarin.

Penetapan DPO itu diterbitkan setelah Maming dinilai tidak kooperatif lantaran tidak memenuhi dua panggilan penyidik KPK.

 

Bersamaan dengan itu, KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan menangkap eks Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut.

"Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (26/7).

Baca Juga: Sidang Putusan Praperadilan Mardani Maming Digelar Siang Ini

Dalam kesempatan itu, KPK, kata Ali, meminta Mardani Maming yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk menyerahkan diri.

"KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (26/7/2022).

Lebih lanjut, Ali meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu agar menghubungi KPK melalui call center 198. Masyarakat juga bisa menghubungi kantor polisi terdekat agar segera bisa ditindaklanjuti.

Seperti diketahui, eks Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini merupakan tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu.

Sebelum dinyatakan DPO, KPK sempat menjemput paksa Mardani Maming di salah satu apartemen di Jakarta, Senin (25/7/2022).

Namun, tim penyidik KPK gagal menjemput paksa Mardani Maming yang menjadi tersangka suap dan gratifikasi, karena politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu sedang tidak berada di apartemennya di Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, Mardani Maming diduga menerima suap lebih dari Rp 104,3 miliar terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan selama waktu tujuh tahun, yakni 2014-2021.

Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018 ini juga disebut mendapat fasilitas membangun sejumlah perusahaan setelah memberikan izin pertambangan dan produksi batubara ke PT Prolindo Cipta Nusantara.

Baca Juga: KPK Kirim Surat Minta Bareskrim Polri Ikut Tangkap Mardani Maming