Kritik DPRD DKI Atas Perubahan Nama Jalan di Jakarta Terus Bermunculan

JAKARTA, KOMPAS. TV – Kritik terus bermunculan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta atas kebijakan Gubernur Anies Baswedan mengubah nama 22 ruas jalan. Kebijakan itu dinilai sepihak dan sebaiknya dibatalkan.

Kritik misalnya datang dari Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Dia menilai perubahan 22 nama jalan dan kawasan di Ibu Kota menjadi nama-nama tokoh Betawi adalah keputusan sepihak dan minim sosialisasi sehingga menimbulkan beberapa penolakan dari warga.

"Itu keputusan sepihak tanpa memperhatikan aspek hukum administratif pemerintahan, serta tanpa kajian kebudayaan, historis, ekonomi," katanya dalam keteranga sebagaimana dikutip Antara, Sabtu (22/7/2022).

Menurutnya jika memang perubahan nama jalan hal yang sangat penting, maka Gubernur Anies Baswedan sudah mempersiapkannya sejak awal menjabat memimpin Jakarta.

"Kalau memang pergantian nama jalan tersebut sesuatu yang sangat penting untuk pembangunan Jakarta, seharusnya sejak Anies terpilih menjadi gubernur sudah mengkaji hal tersebut sehingga masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DKI Jakarta," pungkasnya.

Baca Juga: [TOP 3 NEWS] Jokowi Takziah, DPRD DKI Soal Perubahan Nama Jalan, Loket Pertanahan Buka Sabtu-Minggu

Politikus PDIP itu pun menyataan keputusan perubahan nama jalan yang terkesan mendadak menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran bagi warga yang terdampak hingga membuat banyak penolakan.

Dia menyatakan Pemprov DKI seharusnya menghargai masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara masif, agar tidak muncul reaksi emosi negatif terhadap perubahan nama jalan karena sedikit banyak membuat repot warga.

"Dengan tidak adanya sosialisasi, saat ini banyak warga yang menolak jalan rumahnya diganti,” pungkasnya.

Baca Juga: Wagub DKI Sebut Nama Ali Sadikin Dipertimbangkan Jadi Nama Jalan di Jakarta