Fakta-fakta Partai Demokrat, Elektabilitas Tertinggi Nomor 3 Menurut Survei Litbang Kompas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 Mei - 4 Juni 2022 menunjukkan bahwa Partai Demokrat masuk ke golongan partai papan atas dengan elektabilitas 11,6 persen.

Elektabilitas Partai Demokrat menduduki nomor tiga, setelah Partai PDI Perjuangan (22,8 persen) dan Partai Gerindra (12,5 persen).

Golongan partai papan atas ini juga diduduki oleh Partai Golkar yang memiliki elektabilitas sebanyak 10,3 persen.

Diketahui, survei ini diikuti oleh 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Baca Juga: Hasil Survei Litbang Kompas: 7 Parpol Punya Elektabilitas di Bawah 1 Persen, Termasuk PSI

Fakta-Fakta Partai Demokrat

1. Peran SBY

Berdirinya Partai Demokrat lekat dengan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati.

SBY menjadi figur yang kuat dalam partai tersebut dan dinilai mampu membuat perkembangan partai cukup pesat.

Partai Demokrat terbentuk pada 9 September 2001, 21 tahun yang lalu, di mana pada kala itu posisi Ketua Umum dijabat oleh Subur Budhisantoso didampingi Ani Yudhoyono (istri SBY) sebagai Wakil Ketua Umum.

Dalam kurun waktu setahun, Partai Demokrat mampu membentuk sebanyak 29 Dewan Pimpinan Daerah (DPP) di Indonesia.

Sampai saat SBY menjabat sebagai presiden, partai ini mampu melebarkan pengaruhnya di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Juga: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun, Demokrat: Ini Kode Keras Rakyat kepada Pemerintah

2. Kader yang terlibat korupsi

Pada masa kepemimpinan di bawah Anas Urbaningrum, konflik bermunculan, termasuk keterlibatan para kader dalam kasus korupsi.

Sejumlah kader yang terlibat dalam kasus korupsi, di antaranya Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum dalam korupsi Hambalang, Jero Wacik kasus korupsi ESDM, Nazaruddin yang merupakan mantan bendahara umum partai terlibat korupsi Wisma Atlet.

Selain itu, ada pula nama Angelina Sondakh yang baru-baru ini bebas, terlibat korupsi Wisma Atlet, dan sejumlah pengurus lain yang menjatuhkan citra politik di hadapan publik.

Keterlibatan para kader dalam kasus korupsi ini menjadi kontras dengan pernyataan SBY yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Lebih lanjut, partai ini juga memiliki iklan anti korupsi, di mana para kader melakukan korupsi justru tampil di dalam iklan itu.

Baca Juga: Partai Demokrat Benarkan Ada Pembicaraan Politik Antara SBY dan Surya Paloh, Lamar Anies?

3. Perebutan Moeldoko

Dirangkum dari Kompas.id, Selasa (21/6/2022), dalam perjalanannya menuju Pemilu 2024, Partai Demokrat menghadapi konflik internal, di mana Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpinan secara inkonstitusional

Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra pada 1 Februari 2021 menyatakan bahwa tindakan Moeldoko disebut karena adanya kepentingan pencalonan presiden di Pemilu 2024. Moeldoko sendiri membantah tudingan tersebut.

Maret 2021, digelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum. KLB ini diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum.

Akan tetap, AHY mengatakan bahwa KLB tersebut tak ubahnya sebuah dagelan, ilegal, dan inkonstitusional karena tidak mengacu pada AD/ART Demokrat.

Baca Juga: Cabut dari PBB, Kakak Kandung Yusril Ihza Mahendra Berlabuh ke Partai Demokrat

Pada akhirnya, pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menolak penetapan KLB Deli Serdang sehingga Ketua Umum Partai Demokrat masih dijabat oleh AHY.

Meski diterpa berbagai konflik, Partai Demokrat nyatanya masih mampu bertahan di golongan partai papan atas dengan elektabilitas mencapai 11,6 persen.