BEM Nusantara Belum Pastikan akan Turut Berunjuk Rasa pada 11 April

JAKARTA, KOMPAS.TV – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara belum bisa memastikan keikutsertaannya dalam aksi demonstrasi di depan Istana pada Senin (11/4/2022) depan.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator BEM Nusantara wilayah Jawa, Ahmad Marzuki, Jumat (8/4/2022).

"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kita sendiri,” kata dia.

“Jujur mengenai isu BBM ini kita juga masih dalam pengkajian juga belum sempurna kajian kita. Terus terkait minyak goreng itu kita dari Desember angkat.”

Ia juga menjelaskan hasil pertemuan BEM Nusantara dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto pada Jumat (8/4/2022).

"Tadi kita juga sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke pemerintah kartel yang memainkan ini,” ungkap Marzuki.

Baca Juga: Unjuk Rasa Tolak Penundaan Pemilu Dan Kelangkaan Solar

“Kita dari Januari sampai sekarang sudah empat kali turun survei bahan pangan ketersediaan minyak goreng dan yang kita temukan sama," lanjutnya.

Menurutnya, tidak ada larangan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di negara demokrasi ini.

"Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi," ujarnya.

Adapun BEM SI rencananya akan membawa 6 tuntutan dalam demo mendatang, antara lain soal isu stabilitas harga bahan pokok seperti BBM dan minyak goreng, serta wacana jabatan presiden 3 periode.

Mengenai wacana masa jabatan presiden tiga periode, pemerintah telah memberi penjelasan bahwa wacana tersebut tidak mungkin terealisasi.

"Kalau kita kaji secara konstitusi ya seperti itu. Dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan tiga periode ini otomatis kita sudah dalam jalur amendemen UUD. Kedua kita sudah mengkhianati amanat reformasi," kata Marzuki.

Sebelumnya, Ketua Wantimpres Wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh BEM SI pada 11 April atau awal pekan depan.

Menurutnya, aksi demonstrasi tidak dilarang. Namun, Wiranto menegaskan salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi massa tersebut telah dijawab pemerintah.

"Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo,” ujar Wiranto.

Baca Juga: Wiranto Bujuk Mahasiswa Tak Demo soal 3 Periode: Panas di Jalan, Lebih Baik Bicara di Ruangan Adem

“Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?" ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat.

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menuturkan, saat ini pemerintah sudah mulai membuka komunikasi dengan mahasiswa.

Salah satunya yang digelar Wantimpres pada Jumat siang yang menerima perwakilan BEM Nusantara dan sejumlah organisasi mahasiswa lain.

"Ketimbang panas-panas di jalan, lebih baik kita bicara di ruangan yang adem. Ngomong, bicara. Kira-kira bagaimana sih? Tapi pasti pemerintah akan mendengarkan pasti itu ya tidak mungkin tidak mendengarkan," tegasnya.