Pengamat soal Jokowi Minta Stop Suarakan Tunda Pemilu: Jangan Dilihat Isu Ini akan Berakhir

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Lingkar Madani Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti meyakini isu tunda Pemilu 2024 tidak akan berakhir meski Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya stop bersuara.

“Sekalipun begitu, masyarakat tetap perlu diingatkan bahwa ucapan Pak Jokowi itu jangan dilihat sebagai tanda isu ini akan berakhir. Belum tentu,” ujar Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya kepada KOMPAS TV, Kamis (7/4/2022).

Sebab, kata Ray, sudah berulangkali Presiden Jokowi menyatakan bahwa beliau taat konstitusi, tapi uniknya, jangankan menahan diri, para menteri tetap keluar dengan menyebut bahwa perpanjangan masa jabatan itu merupakan kehendak publik.

“Bahkan menyebut adanya big data perbincangan 110 juta warga tentang topik ini. Big data yang kenyataannya tidak pernah bisa dibuktikan alias big data antah berantah,” kata Ray.

Baca Juga: Jokowi Minta Stop Suarakan Tunda Pemilu, Pengamat: Menguatkan Asumsi, Isu Ini dari Lingkaran Istana

Tak hanya itu, Ray juga menyoroti soal pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan isu tiga periode seperti menampar wajahnya. Tapi seketika, para pembantunya justru membuat ilusi tentang 3 priode atau perpanjangan masa jabatan.

“Alih-alih berhenti malah makin menjadi-jadi dan kenyataan seperti bukan sekali, tapi beberapa kali,” ucapnya.

Menurur Ray, beda pernyataan dengan kenyataan bukan hanya soal penundaan pemilu atau 3 periode saja. Dalam rekam peristiwa, Ray mengingatkan kembali bagaimana respons Presiden Jokowi soal revisi UU KPK.

Dimana ketika itu, Presiden Jokowi mengatakan menolak revisi UU KPK tapi faktanya justru mendukung.

“Awalnya menyatakan menolak tapi akhirnya menyetujui,” ujar Ray mengingatkan.

Baca Juga: Jokowi Katakan Stop Suarakan Tunda atau Perpanjangan Pemilu, APDESI: Konstitusi Kita Tidak Melarang

Tidak hanya itu, contoh lainnya soal beda pernyataan dan perbuatan juga tercermin dari perihal hasil Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK.

“Menyatakan hasil TWK staf KPK untuk tidak dipakai, kenyataannya tetap saja jadi alat memecat puluhan staf KPK yang bagus. Jadi, saya sendiri tetap mengingatkan bahwa ucapan itu harus tetap diawasi,” tegasnya.

“Sebab, yang utama sekarang bukan apa ucapan elit politik, tetapi apa tindakan atau lakonnya. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tetap mengawasi sejauh mana ucapan presiden tersebut ampuh dalam kenyataan,” tambahnya.

Sebelumnya kemarin, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 5 April 2022.

Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.