JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta masyarakat tidak berpolemik terkait jabatan presiden tiga periode.
Moeldoko menjelaskan, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sudah menegaskan tetap patuh dengan konstitusi terkait jabatan presiden.
"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat, sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periode, perpanjangan. Presiden sudah tegas," ujar Moeldoko saat jumpa pers, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan
Moeldoko menjelaskan, saat ini pemerintah sedang fokus memikirkan pandemi Covid-19 yang belum tuntas.
Tak hanya itu, pemerintah saat ini sedang membuat skenario untuk menghadapi dampak dari perang Ukraina dan Rusia, khususnya terhadap ekonomi Indonesia.
Moeldoko memastikan pemerintah berpikir ke depan untuk kemajuan bangsa dan wacana perpanjangan jabatan presiden merupakan hal yang tidak produktif untuk dijalankan oleh pemerintah.
"Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi?! Masih lagi dipersoalkan. Saya ingatkan sekali lagi, cukup. Sudah cukup berpolemik tentang ini," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Diminta Apdesi Jabat 3 Periode, Presiden Jokowi: Konstitusi Sudah Jelas, Kita Harus Taat dan Patuh
Moeldoko juga meminta agar polemik perpanjangan jabatan presiden tiga periode tidak dikaitkan datang dari Istana.
Hal tersebut merupakan usulan dari luar dan tidak ada sangkut paut dengan presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpin.
"Pemerintah tidak pernah membicarakan itu (perpanjangan jabatan presiden). Kalau itu bergelinding di luar, bergelinding di DPR, itu urusan DPR, jangan melibatkan pemerintah. Presiden sudah menegaskan jangan lagi berbicara soal itu," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Ketika Trio Istana Moeldoko, Pratikno dan Pramono Dicecar DPR Soal Jabatan Presiden 3 Periode
"Kita fokus melihat bagaimana kesulitan saat ini dihadapi masyarakat, kebijakan-kebijakan Presiden dalam menghadapi situasi lebih penting dibandingkan berbicara di luar itu," sambung Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak menyuarakan penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa (5/4).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Soal Jokowi 3 Periode, Tito Karnavian: Amendemen UUD 1945 Tidak Tabu, Bukan Kitab Suci
Presiden Jokowi mengingatkan kepada menteri untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujar Presiden.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.