Polri Dalami Aliran Dana dari Fakarich untuk Indra Kenz pada Kasus Binomo

Kedatangan guru trading Binomo Indra Kenz ini, luput dari peliputan wartawan yang tengah mewawancarai Razman Arif Nasution.

Fakarich yang sejak pekan sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi, tak memberikan komentar apapun saat masuk ke Gedung Bareskrim Polri.

Fakarich tercatat sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik sebagai saksi pada Senin (21/3/2022) dan Kamis (31/3/2022). Maka itu, penyidik menerbitkan surat perintah pemeriksaan disertai dengan membawa paksa.

Sebagaimana telah diberitakan, Polri telah menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui aplikasi binary option Binomo.

Indra Kenz selaku afiliator mempromosikan binary option Binomo sebagai aplikasi trading tapi faktanya adalah judi daring.

Baca Juga: Usai Doni Salmanan dan Indra Kenz, Kini Giliran Kapten Vincent Raditya Dilaporkan ke Polisi

Namun penyidik menduga Indra Kenz menghilangkan barang bukti dengan skema yang diajarkan oleh gurunya Fakarich. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan Fakarich terkait peristiwa tersebut.

Terkait Indra Kenz, penyidik Polri menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ancamannya 6 tahun penjara.

Selain itu, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara dan maksimal Rp10 miliar, dan Pasal 378 KUHP ancaman penjara 4 tahun.

Kemudian dalam kasus penipuan investasi opsi biner (binary option) melalui aplikasi Binomo, Polri juga telah menetapkan Briand Edgar Nababan sebagai tersangka baru.

Terhadap Briand Edgar dipersangkakan dengan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP juchto Pasal 55 KUHP.