Dihujani Kritik, Sahroni Tetap Bela BNPT soal Penceramah Radikal: Tidak Perlu Diributkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung segala upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengingatkan masyarakat soal potensi penceramah radikal. Menurutnya, potensi ini justru tidak disadari ada di sekitar masyarakat. 

Sahroni juga menegaskn, BNPT sudah melakukan tugasnya dengan meminta masyarakat mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran radikalisme ini.

Politisi Nasdem itu lantas menilai, beberapa waktu lalu aksi para penceramah radikal memang semakin mengkhawatirkan sehingga sangat wajar jika pemerintah meminta masyarakat untuk berhati-hati.

“Menurut hemat saya, ini bukan sesuatu yang patut diributkan ya, sangat wajar jika pemerintah maupun BNPT meminta kita hati-hati dengan adanya penceramah radikal. Karena tidak bisa dipungkiri, penyebaran radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia terus meningkat," kata Sahroni dikutip Antara, Selasa (8/3/2022).

Menurut dia, penyebaran paham radikal dan ekstremis yang meningkat itu sudah terbukti. BNPT dianggapnya sudah bekerja dengan baik, buktinya sejumlah  penangkapan para radikalis dan ekstrimis yang kian meningkat. 

Dia juga meminta semua pihak tidak terpancing dan saling memahami perdebatan terkait pernyataan BNPT mengenai penceramah radikal.

“BNPT sudah tepat, kriteria yang dikeluarkannya itu merupakan bentuk preventif pencegahan terorisme yang memang sudah menjadi 'job desk' mereka. Jika MUI melihat itu blunder, ya silakan saja, tapi dilihat blunder dari mananya," katanya.

Sahroni menegaskan apabila terkait prinsip dasar negara dan membahayakan persatuan-kesatuan bangsa, maka tidak boleh didiamkan sehingga perlu diambil tindakan.

Baca Juga: Sedang Disorot, BNPT Dapat Dukungan Persatuan Ormas Islam, Apa yang Terjadi?

BNPT dan Penceramah Radikal

Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid mengatakan pernyataan Presiden Jokowi Widodo terkait penceramah radikal merupakan peringatan kuat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

Pernyataan Presiden pada Rapat Pimpinan TNI - Polri di Mabes TNI, Jakarta, awal Maret ini (1/3),menurut Nur Wakhid harus ditanggapi serius oleh seluruh kementerian, lembaga pemerintah dan masyarakat pada umumnya tentang bahaya radikalisme. 

“Sejak awal kami (BNPT) sudah menegaskan bahwa persoalan radikalisme harus menjadi perhatian sejak dini karena sejatinya radikalisme adalah paham yang menjiwai aksi terorisme. Radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme yang selalu memanipulasi dan mempolitisasi agama,” katanya.

Sementara itu, untuk mengetahui penceramah radikal, Nurwakhid mengurai beberapa indikator yang bisa dilihat dari isi materi yang disampaikan bukan tampilan penceramah.

Baca Juga: Kepala BNPT: 20.000 WNI Hampir Berangkat ke Suriah, Berhasil Dicegah

Lima Indikator Penceramah Radikal Menurut BNPT

BNPT lantas menjelaskan lima indkator penceramah radikal. Lima indikator ini dapat dilihat dari isi materi yang disampaikan, bukan dari tampilan si penceramah.

Pertama, saat menyampaikan materi penceramah mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. 

Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama.

Ketiga, menanamkan sikap antipemimpin atau pemerintahan yang sah, dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, ujaran kebencian atau hate speech, dan sebaran hoaks.

Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman (pluralitas). 

Kelima, biasanya memiliki pandangan antibudaya ataupun antikearifaan lokal keagamaan.

"Mengenali ciri-ciri penceramah jangan terjebak pada tampilan, tetapi isi ceramah dan cara pandang mereka dalam melihat persoalan keagamaan yang selalu dibenturkan dengan wawasan kebangsaan, kebudayaan, dan keragaman," ujarnya, Sabtu (5/3/2022). Dikutip dari Antara.