Demokrat Sebut Jokowi dan Cukong-cukongnya Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Lempar Batu Sembunyi Tangan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, ada pihak yang lempar batu sembunyi tangan dalam usulan penundaan pemilu 2024.

Menurut Benny, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar ataupun Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan hanyalah panggung depan dari kepentingan pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu 2024.

“Kalau saya amati apa yang disampaikan Bahlil, ketua umum PKB, dan ketua umum PAN itu kan panggung depan saja, jadi panggung belakangnya ada, jadi nampaknya lempar batu sembunyi tangan,” ucap Benny Kabur Harman dalam Program Satu Meja The Forum KOMPAS TV bersama jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Rabu (2/3/2022).

Baca Juga: NU dan Muhammadiyah Diminta Tegas soal Penundaan Pemilu, Jangan Kehilangan Nalar Kritisnya

Dalam program tersebut, Budiman kemudian mengonfirmasi siapa yang melakukan lempar batu sembunyi tangan dalam usulan penundaan pemilu 2024.

Benny mengatakan, diduga kuat yang melempar batu sembunyi tangan adalah Jokowi dan sejumlah pihak di belakangnya.

Sebab, menurut hasil sejumlah lembaga survei, tidak ada rakyat yang menginginkan penundaan pemilu 2024 terjadi ataupun perpanjangan periode masa jabatan presiden.

“Jadi kalau ditanya siapa sebetulnya yang lempar batu sembunyi tangan ini, ya menurut saya ya Pak Ngabalin harus menjawab itu,” ujarnya.

Baca Juga: Rocky Gerung Soal Penundaan Pemilu 2024: Kekuasaan Belum Punya Calon, Kalau Sudah Pasti Dipercepat

“Menurut saya panggung belakangnya ini ada dugaan kuat Istana yang bermain di belakang ini. Menurut saya, Pak Jokowi yang punya keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya dua periode,” tambahnya.

Benny memahami keinginan Jokowi untuk menambah waktu masa jabatan sebagai presiden tentu ada kepentingan.

“Siapa yang berkepentingan bisa saja yang berada di sekitar Pak Presiden itulah yang berkepentingan, bisa cukong-cukongnya kemungkinan kan begitu, jadi cukong-cukong yang berada di belakang Pak Jokowi lah yang menghendaki itu,” kata Benny.

“Oleh sebab itu, Pak Ngabalin harus menjelaskan,” tambah Benny.

Respons Istana

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pernyataan yang menyebutkan Istana berada di dalam usulan penundaan pemilu adalah tuduhan murahan dan sampah.

Ngabalin pun mengingatkan kepada pihak yang menyampaikan untuk tidak membuat framing dalam bentuk tuduhan karena sikap Presiden Jokowi tegak lurus pada konstitusi.

“Jangan membuat framing dalam bentuk tuduhan-tuduhan yang murahan, itu tuduhan sampah ya,” ucap Ngabalin.

Ngabalin menuturkan, pemerintah dalam hal ini Kemendagri, lalu KPU selaku penyelenggara telah membuat satu ketetapan keputusan politik bahwa Pemilu dilakukan tanggal 14 Februari 2024.

KPU juga telah membuat regulasi turunannya untuk menterjemahkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Maret 2019 tentang pemilu.

“Artinya apa? Ini sudah jelas dia punya susunan jadwal dengan pernyataan Bapak Presiden, berkali-kali beliau menyampaikan,” ujar Ngabalin.

“Sehingga, kalau wacana ini dibincangkan di ruang publik atau di warung kopi oleh elit-elit partai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia jangan Anda bahwa ini kepada Istana dan Presiden Jokowi,” sambungnya.

Ngabalin pun mengingatkan agar opini terkait usulan penundaan pemilu tidak dikembangkan karena berpotensi melahirkan makna yang menyesatkan publik.

“Ingat opini ini akan membuat satu framing yang melahirkan makna yang menyesatkan publik jangan mengganggu ruang publik, karena pernah bapak-bapak adalah anggota yang terhormat pikiran, otak, dan hatinya adalah hati yang dituntun oleh Tuhan,” ujar Ngabalin.

“Jadi jangan berwacana, jangan beropini dengan pilihan-pilihan kata yang membuat sesat publik,” tambahnya.