Presiden Ingin Tertibkan Grup WA TNI-Polri, PKS: Jokowi Khawatir Rencana IKN Tak Didukung

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat geram dengan percakapan di grup WhatsApp TNI-Polri yang memperdebatkan penolakan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Kemarahan Kepala Negara itu langsung disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan atau Rapim TNI-Polri Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (1/3/2022).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai ucapan Jokowi itu sebagai sesuatu yang lumrah atau wajar.

Baca Juga: Di Sidang Munarman, Rocky Gerung Sindir Jokowi Intip Grup WA Ibu-ibu TNI: Tidak Sopan

Hal ini mengingat TNI-Polri adalah institusi di dalam pemerintahan yang semestinya memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

"Adanya penolakan IKN di Grup TNI POLRI tidak bisa disimpulkan ada perbedaan pendapat atau perpecahan di institusi ini, itu opini pribadi bukan sikap institusi."

"Presiden mungkin khawatir jika ini terus bergulir menjadi liar dan menyebabkan kubu-kubuan di tubuh TNI POLRI. Ini tentu akan tidak kondusif untuk memberi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan IKN atau urusan lainnya," kata Sukamta kepada KOMPAS TV, Rabu (2/3/2022). 

Baca Juga: Jokowi Geram Grup WA TNI Bahas Tolak IKN, KSAD Peringatkan Semua Komandan Jangan Ngomong Aneh-aneh

Menurut dia, pendisiplinan prajurit TNI-Polri dalam berpendapat bukan berarti tidak boleh memberi masukan. Mestinya ada mekanisme tersendiri oleh pemerintah untuk meminta masukan dari mereka saat sebuah rencana kebijakan dibahas.

"Soal IKN, mestinya sudah ada masukan dari TNI terkait potensi ancaman dan gangguan terhadap lokasi yang dipilih. Apakah keputusannya sesuai dengan masukan atau tidak, tentu menjadi ranah pemerintah untuk memutuskan," katanya.

Politikus PKS itu menyebut, nada bicara Presiden yang meninggi saat bicara disiplin TNI-Polri, yang jarang terjadi dan bisa menimbulkan spekulasi. 

"Serius bicara soal kedisiplinan TNI POLRI itu perlu. Tapi saat ini masyarakat banyak butuh keseriusan Pak Presiden atasi kelangkaan minyak goreng, naiknya harga kedelai dan gas elpiji." 

"Panggil menteri-menteri terkait dan mungkin perlu ditegur dengan nada yang tinggi agar persoalan yang dihadapi rakyat banyak bisa segera teratasi," katanya.

Baca Juga: Viral! Suami Sebar Video Aniaya Istri tanpa Busana di Grup WA, Polisi: Sudah Ditahan!

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan kepada TNI-Polri untuk mengencangkan kedisplinan nasional terhadap para personelnya.

Jokowi juga mengingatkan kedisiplinan personel TNI dan Polri berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil, di tubuh TNI dan Polri tidak ada demokrasi.

“Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” ujar Jokowi.

Jokowi pun mencontohkan mengenai kedisiplinan nasional yang perlu dikencangkan di antaranya mengenai pembicaraan mengenai penolakan kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) di grup-grup WhatsApp.

Padahal, kata Jokowi, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Baca Juga: Reaksi Mabes TNI Usai Ditegur Keras Jokowi Soal Disiplin hingga Perdebatan Tak Setuju IKN di Grup WA

Untuk itu, Presiden pun memperingatkan kepada Pimpinan TNI dan Polri untuk berhati-hati jika pembicaraan di grup-grup WhatsApp terus diperbolehkan.

“Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR,” kata Presiden Jokowi.