Koalisi Masyarakat Sipil Desak PKB, PAN, Golkar Cabut Pernyataan soal Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV- Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 mendesak PKB, PAN, dan Golkar serta partai politik lainnya yang setuju penundaan Pemilu 2024 segera mencabut pernyataannya.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 terdiri dari AMAN, Kode Inisiatif, IPC, KISP, DEEP Indonesia, Netfid Indonesia, Perludem, KOPEL Indonesia, Puskapol LPPSP FISIP UI, Netgrit, PUSaKO FH Universitas Andalas, JPPR, KIPP Indonesia, dan SPD.

Demikian Peneliti Indonesia Corruption Wacth (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya kepada KOMPAS TV, Rabu (2/3/2022).

“Karena (Usulan PKB, PAN, Golkar dan parpol yang setuju penundaan pemilu -red) akan mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum serta memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat,” ujar Kurnia.

Dalam pernyataannya, Kurnia lebih lanjut mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 juga meminta kepada seluruh partai politik untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi.

Baca Juga: ICW: Penundaan Pemilu Berpotensi Munculkan Kepemimpinan Otoritarian dan Cederai Amanat Reformasi

“Mendorong semua partai politik tetap konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni Pemilu dilakukan lima tahun sekali secara luber jurdil,” ucapnya.

Selain itu, Kurnia Ramadhana juga mendesak seluruh partai politik untuk konsisten pada Keputusan KPU No. 21 Tahun 2022 yang telah disahkan bersama-sama Komisi II DPR-RI, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu.

Termasuk, katanya, mengingatkan partai politik lain agar tetap berpegang teguh pada hukum pemilu dan tidak mengikuti langkah PKB, Golkar, dan PAN untuk menunda Pemilu 2024.

“Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak wacana isu penundaan Pemilu 2024 karena dapat mencederai hak rakyat dalam memilih pemimpinnya setiap 5 (lima) tahun sekali,” katanya.

Di samping itu, sambung Kurnia, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 juga meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menolak wacana penundaan pemilu.

Baca Juga: Gerindra Tolak Penundaan Pemilu 2024, Prabowo Akan Umumkan Sikap Resmi

“Dan konsekuen terhadap jadwal pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan konsultasi dengan Pemerintah dan DPR,” tegasnya.

Sebagaimana telah diberitakan, usulan penundaan pemilu 2024 memang telah digulirkan ke publik.

Pertama, oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian diikuti oleh elit partai politik dari sejumlah partai.

Antara lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun hingga kini belum ada respons tegas dari Presiden Jokowi perihal usulan elit parpol yang mendukungnya dalam menjalankan pemerintahan.