30 Ribu Dosis akan Kedaluarsa, PKS Desak Pemerintah Genjot Vaksinasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Puluhan ribu vaksin di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, telah kedaluarsa pada 28 Maret 2022. Hal ini pun membuat pemerintah menjadi sorotan agar segera menggenjot tingkat vaksinasi di berbagai daerah. 

"Meskipun vaksinnya gratis tapi proses dari diterima, distribusi hingga penyimpanan memakai anggaran negara. Kalau akhirnya kadaluarsa dan tidak bisa digunakan bisa mubazir sekaligus pemborosan anggaran negara. Harus dipertimbangkan mata rantai hingga proses vaksinasi dari sisi kadaluarsanya,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022). 

Baca Juga: 30 Ribu Dosis Vaksin di Lamongan Jelang Kedaluarsa, Bupati Harap Bisa Disalurkan ke Daerah Lain

Politikus PKS itu meminta strategi percepatan vaksinasi perlu dilakukan. Sebab hingga 27 Februari 2022, baru 9 provinsi yang sudah menjalani dosis sebanyak dua kali.

“Secara nasional saja kita masih kurang sedikit untuk vaksin lengkap dua suntikan baru 69 persen. Bahkan ada tiga provinsi yang cakupan vaksin dosis pertamanya di bawah 70 persen yakni Maluku, Papua Barat dan Papua. Artinya masih ada warga negara Indonesia yang masuk dalam program vaksin tapi belum mendapat satupun dosis vaksin,” kata Mufida.

Ia menyebut percepatan vaksinasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa jenis vaksin yang mendekati kadaluarsa bisa digunakan sebagai vaksin booster yang capaiannya baru 4,7 persen secara nasional.

Baca Juga: Sinopharm Resmi Jadi Regimen Vaksin Booster di Indonesia, Begini Efek Sampingnya

“Kemarin sudah ada percepatan untuk lansia vaksin booster cukup menunggu tiga bulan sejak vaksin kedua tidak harus enam bulan. Ini bisa dikaji untuk petugas publik dan kelompok rentan lainnya bisa tidak cukup tiga bulan jaraknya untuk booster." 

"Tapi ini harus melalui kajian sains dan kesehatan, jika memungkinkan kenapa tidak dilakukan,” kata dia.

Strategi kedua guna menghindari kemubaziran adalah mengukur diri dan realistis dengan mempertimbangkan dari faktor distribusi dan penyimpanan ke 34 provinsi yang medannya tidak sama serta kesiapan tenaga vaksinator.

“Negara-negara Afrika saja berani menolak saat mau diberikan vaksin gratis yang tanggal kadaluarsanya tidak lama lagi dengan alasan realistis. Kita juga seharusnya bisa mengukur kemampuan penggunaan Vaksin agar tak terjadi ke-mubaziran."