Komnas Perempuan Rekomendasikan DPR Berinisiatif Bahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Nasional (Komnas) Perempuan merekomendasikan pada DPR RI untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Melalui keterangan tertulis Komnas Perempuan, tentang peringatan hari PRT Nasional, Selasa (15/2/2022), disampaikan, rekomendasi RUU PRT sebagai RUU Inisiatif DPR, akan menekankan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang berkeadilan sosial

Komnas Perempuan juga meminta agar seluruh fraksi di DPR RI terus berkomitmen untuk melindungi para PRT sebagai kelompok rentan dan marginal.

Baca Juga: KDRT Bukan Aib, Tapi Tindak Pidana! Komnas Perempuan Ungkap Kasus KDRT Jadi Aduan Terbanyak

Kepada pemerintah, Komnas Perempuan meminta agar meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.

Dalam keterangan tertulisnya, Komnas Perempuan menyatakan perlunya, “Para majikan/pemberi kerja membentuk organisasi yang mendukung perlindungan dan pengakuan kerja dan hak PRT  termasuk hak berorganisasi."

Komnas Perempuan juga meminta pada masyarakat luas dan media massa untuk mengawal pembahasan dan pengesahan RUU PPRT di DPR RI serta mendukung ratifikasi Konvensi ILO 189.

Pada Hari PRT Nasional ini, Komnas Perempuan menyampaikan apreasiasi kepada seluruh Organisasi Masyarakat Sipil dan Serikat PRT yang telah bekerja bahu-membahu memperjuangkan hak-hak PRT.

Mulai dari mengorganisir para PRT ke dalam serikat agar mereka dapat terus menyuarakan kepentingannya dan membantu PRT yang mengalami kekerasan dan eksploitasi, hingga melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan hadirnya perlindungan substantif bagi PRT.

Menurut Komnas Perempuan, tidak adanya RUU PPRT merupakan salah satu penyumbang berulangnya kekerasan dan diskriminasi terhadap PRT, serta minimnya pemenuhan hak-hak PRT dan perlindungannya.