Buruh Berencana Polisikan Menteri Bahlil karena Minta Pilpres Diundur

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya berencana melaporkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke kepolisian setelah yang bersangkutan meminta pelaksanaan Pilpres 2024 diundur. 

Hal ini menanggapi pernyataan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut yang menyatakan kalau sejumlah pengusaha ingin pesta demokrasi nanti ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi. 

Baca Juga: Politikus Gerindra Desak Menteri Bahlil Beberkan Daftar Nama Pengusaha yang Minta Pilpres Diundur

"Bilamana ada Undang-Undang Keamanan Nasional yang dilanggar saudara Bahlil, serikat buruh dan Partai Buruh akan melaporkan ke Mabes Polri," kata Said di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/1/2021). 

Ia mendesak Bahlil untuk membeberkan nama-nama pengusaha yang meminta Pilpres 2024 diundur. 

"Dia harus buktikan siapa pengusaha meminta perpanjangan periode Presiden dan harus buktikan kalau memang ada yang meminta Pemilu harus diundur, dia harus buktikan," ujarnya. 

Ia menyatakan, seluruh elemen buruh akan menolak segala bentuk yang melanggar konstitusi seperti mengundur pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Walaupun alasannya perpindahan ibu kota negara (IKN) atau pandemi Covid-19. Pandemi sudah berlalu. IKN tidak ada kaitannya, serikat buruh, petani, nelayan menolak, tidak boleh perpanjangan Presiden, tidak boleh menunda Pemilu," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan, ditunda.

Baca Juga: Menteri Bahlil Sebut Usulan Tunda Pilpres, MPR Sindir Soal Etika Pejabat Negara

Pertimbangannya, pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).