Sosok Bahlil, Lontarkan Wacana Pilpres 2024 Diundur yang Dikritik Banyak Pihak

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuat pernyataan yang membuat sebagian politikus kurang nyaman.

Bahlil menyebut bahwa  sebagian pengusaha meminta agar pemilihan presiden 2024 dipertimbangkan untuk dimundurkan jadwalnya hingga 2027. Artinya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diperpanjang hingga 2027.

“Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," katanya dalam temuan survei Indikator Politik, Minggu (9/1/2022).

Wacana tersebut sontak mendapatkan kritik banyak pihak. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Luqman Hakim bahkan meminta Presiden Joko Widodo  untuk menegur Bahlil.

Sebab,  pernyataan itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi negara. Pasalnya, masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam  Pasal 7 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

"Upaya penundaan penggantian Presiden tahun 2024 merupakan tindakan inkonstitusional anti demokrasi dan melawan kedaulatan rakyat, Presiden harus tegur Bahlil," kata Luqman kepada KOMPAS TV, Senin (10/1/2022).

Ia menyebut, teguran ini penting diberikan Kepala Negara agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden Jokowi.

Baca Juga: PKB Minta Jokowi Tegur Menteri Bahlil karena Sebut Pengusaha Minta Pilpres 2024 Diundur

Kritik yang tak kalah keras datang dari Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Menurut dia, Bahlil  seharusnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus dalam bekerja sesuai dengan tugasnya, yaitu mengurus investasi ekonomi, bukan di bidang politik. 

"Buat Pak Bahlil, Anda itu menteri investasi yang ngurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi tidak usah ngurusi politik," kata pria yang karib dipanggil Awiek itu kepada wartawan, Senin (10/1/2022).

Ia menyebut, masa jabatan Presiden itu sudah diatur dalam UUD 1945, yakni dua periode. 

"Soal perpanjangan masa jabatan maupun tiga periode itu aturannya ada di konstitusi UUD 1945. Harus ada amendemen dulu baru bicara tentang masa jabatan presiden," ujarnya.

Sejauh ini, kata Awiek, DPR dan MPR belum ada rencana untuk membahas amendemen UUD 1945 ihwal perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sejauh ini belum ada amandemen terkait masa jabatan presiden maupun DPR," katanya.

Bahkan Menkopolhukam Mahfud MD, sahabat Bahlil dalam satu kabinet, menyatakan bahwa pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu pada 2024. Hanya tinggal tanggal pelaksanaan yang akan diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Siapakah Bahlil? Dikutip dari situs resmi Kementerian Investasi/BKPM, lelaki kelahiran Maluku Utara  7 Agustus 1976 ini, sebelum masuk anggota kabinet, adalah seorang pengusaha yang merangkak dari bawah. 

Pada tahun 2003, namanya tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.

Setelah memiliki berbagai pengalaman dalam organisasi dan memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi, Bahlil memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan sendiri. Inilah awal kesuksesan pria Papua ini.

Melihat begitu banyaknya sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua, Bahlil yang pernah jadi kuli bangunan  dan sopir angkot ini, membuka peluang  usaha.

Kini ia memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai perusahaan induk.

Baca Juga: Cerita Bahlil Lahadalia soal Pencabutan 2.078 IUP, Perusahaan Kakak dan Sahabatnya Masuk Daftar

Pada tahun 2015, karirnya sebagai wirausaha semakin lengkap saat Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), peserta memilih Bahlil Lahadalia menjadi Ketua HIPMI periode 2015-2019. Bahlil juga memimpin delegasi perdagangan bagi pengusaha muda ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018 (HIPMI-Europe Trade Mission 2018).

Bahlil lulus dari Sekolah Tinggi Ekonomi, Port Numbay Jayapura, Papua dan Universitas Cendrawasih di Jayapura untuk gelar masternya.

Semasa kuliah, ia dikenal sangat aktif sebagai pengurus senat mahasiswa hingga bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengantarkannya ke posisi puncak sebagai Bendahara Umum PB HMI.