Sentil Pengelola BUMDes, Jokowi: Jangan Cuma Buat Plang, Tapi Kualitas Kegiatan Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah resmi memperoleh sertifikat badan hukum  dari negara pada Senin (20/12/2021).

Presiden Joko Widodo kemudian memberi pesan sentilan kepada pengelola BUMDes yang rentan hanya membuat plang, tetapi kegiatannya tidak jelas.

"Jangan hanya memperoleh sertifikat badan hukum kemudian buat plang, tapi kegiatannya tidak ada dan kualitas kegiatannya tidak jelas. Yang ingin kita semuanya bekerja dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat," kata Jokowi dalam acara Peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa, Senin (20/12/2021).

Selain itu, Jokowi berpesan kepada BUMDes untuk tidak bersaing dengan masyarakat.

Kehadiran BUMDes, kata Jokowi jangan sampai mematikan usaha rakyat yang sudah ada.

"Misalnya di desa sudah ada toko kecil-kecil 5 atau 10. BUM Desa justru bikin yang gede dan yang 10 mati, punya BUM Desa hidup. Itu yang enggak bener, bukan itu," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa kehadiran BUMDes justru seharusnya dapat memberi dampak ekonomi posotif kepada masyarakat.

Baca Juga: Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung: Bumdes Harus Didorong Jadi Wadah Ekonomi Rakyat Desa

Artinya, jika rakyat sudah memiliki usaha kecil seiring waktu, kata Jokowi BUMDes harus bisa mendorong agar usaha tersebut dapat tumbuh menjadi usaha besar.

"Saudara semuanya harus mentrigger agar usaha yang awalnya 10 jadi 20. Yang kecil jadi menengah atau lebih besar. Tugas-tugas itu yang kita inginkan bukan mematikan yang sudah ada," sambungnya.

Tak hanya itu, dalam sambutannya Jokowi juga menyatakan bahwa jumlah BUMDes saat ini mengalami kenaikan yang sangat drastis.