Selain Harus Transparan, DPR Minta Harga Vaksin Booster Covid-19 Terjangkau Bagi Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV – Banyak pihak berharap harga vaksin booster virus korona (Covid-19) terjangkau bagi masyarakat. Sebab  pemberian vaksin ini tidak sepenuhnya gratis.

Terkait hal ini, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI menyiapkan perancanaan vaksim booster secara matang dari regulaai yang jelas, pembiayaan yang cukup, penentuan harga vaksin yang terjangkau dan strategi pelaksanaannya yang transparan.

Selain itu juga, meminta kesiapan data dalam penerima vaksinasi booster gratis dari peserta PBI. Pasalnya, data peserta PBI saat ini masih dalam perbaikan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Komisi IX mendesak Kemenkes untuk berkoordinasi dengan Kemensos berkaitan dengan data peserta PBI untuk memastikan rakyat kurang mampu mendapatkan vaksinasi booster," ujar Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (14/12/2021), seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Baca Juga: DPR Didesak Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga, 5 Juta Keluarga Miskin Bisa Terlindungi

Adapun, vaksinasi booster tersebut akan mulai diterapkan pada Januari tahun 2022 mendatang. Pemerintah hanya memberikan vaksinasi booster gratis pada masyarakat lanjut usia (lansia) dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan sisanya membayar vaksin booster secara mandiri.

Penetapan harga ini menjadi hal penting dalam pelaksanaan vaksin booster mandiri. Sebab, bila tak transparan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mengingat, pada  kejadian sebelumnya yang terjadi dalam penetapan harga tes PCR dan antigen.

 "Kita ingin bahwa penetapan vaksin booster ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan sebagaimana harga PCR kemarin," tambah anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

Baca Juga: Pertimbangkan Vaksin Booster Cegah Omicron, Satgas Covid-19: Pastikan Dua Dosis Vaksin Terpenuhi