Indonesia Darurat Kejahatan Seksual, Kemenag Didorong Terbitkan Aturan Khusus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dua kasus kejahatan seksual di pondok pesantren (ponpes) mencuat dengan pelaku yang sama-sama seorang guru. Kasus tersebut masing-masing terjadi di Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Merespons kasus tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuat peraturan terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah berbasis agama.

"Kami mendorong khususnya kepada Kemenag untuk membuat semacam peraturan atau sistem tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama," kata Satriwan Salim dalam program dialog Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan KOMPAS TV, Minggu (12/12/2021).

Selain itu, kata Satriwan, penting juga bagi Kemenag untuk membentuk mekanisme pencegahan, penanggulangan, monitoring, dan evaluasi di satuan pendidikan berbasis agama.

Seperti salah satunya, soal penanggulangan kekerasan seksual dapat muncul dalam dokumen kurikulum penyelenggaraan sekolah.

Satriwan menilai kasus kekerasan seksual yang mencuat terjadi di pondok pesantren ini seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai langkah sistematis Kemenag untuk membuat peraturan di satuan pendidikan.

Baca Juga: KPAI: 88 Persen Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah adalah Guru, 40 Persen Guru Olahraga

Adapun aturan yang dimaksud sebagaimana Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud bagi satuan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Sebab untuk satuan pendidikan umum sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tapi untuk di Kemenag setau saya belum ada. Ini bisa menjadi langkah yang sistematis," ujar Satriwan.

Hal senada disampaikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti bahwa perlu ada aturan khusus yang dibuat oleh Kemenag untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Salah satunya agar pihak sekolah ataupun pondok pesantren dapat terdorong untuk berani mengungkap kekerasan seksual dan menyelesaikannya ke ranah hukum.

Sebab biasanya, kata Retno pihak sekolah justru lebih memilih menyelesaikan sendiri atau dengan cara mediasi. Padahal, langkah tersebut tidak dibenarkan dalam penyelesaian kekerasan seksual.

"Kalau ada kekerasan di sekolah, jangan diselesaikan di lingkungan sekolah, tetapi ke ranah hukum," kata Retno dalam program dialog yang sama.

KPAI mencatat sebanyak 88 persen pelaku kekerasan seksual di sekolah dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru. Sementara kepala sekolah sebanyak 22 persen.

Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti dari persentase tersebut paling banyak pelaku kekerasan seksual adalah guru olahraga sebanyak 40 persen. Lalu, guru agama sebanyak 13,33 persen.

"Pelaku guru itu 40 persen guru olahraga, sementara guru agama itu 13,33 persen. Selebihnya guru mata pelajaran lain dan wali kelas," kata Retno Listyarti.

Melalui aturan yang nantinya diterbitkan oleh Kemenag, harapannya dapat mendorong siswa dan siswi di sekolah berbasis agama dapat melaporkan kasus yang dialaminya kepada sekolah. Terlebih jika kekerasan tersebut dilakukan oleh guru.

Baca Juga: 6 Fakta Dugaan Pencabulan terhadap Santriwati di Tasikmalaya oleh Gurunya

Sebab, kata Retno apabila kasus kekerasan seksual di sekolah tidak pernah dilaporkan maka yang terjadi korbannya akan terus ada.

"Korban kekerasan seksual itu tidak mau melapor. Dan kalau guru yang menjadi pelaku, kan ada relasi kuasa. Padahal kalau dibiarkan dan tidak pernah diadukan maka korbannya akan terus ada," ujar Retno.