KPPU Minta Pemerintah Lebih Transparan Soal Perhitungan Harga Eceran Tertinggi Tes PCR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kebijakan soal harga tes polymerase chain reaction (PCR) di Indonesia sudah tepat.

Namun pemerintah juga diminta lebih terbuka soal perhitungan harga eceran tertinggi (HET) agar pengawasan harga tes PCR terhadap kebijakan HET lebih efektif. 

Hal ini disampaikan KPPU dalam siaran pers yang diterima KOMPAS TV, Sabtu (13/11/2021).

"KPPU mengimbau pemerintah agar lebih terbuka dalam perhitungan harga eceran tertinggi agar pengawasan harga tes PCR terhadap kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah dapat lebih efektif," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU Daswin Nur.

KPPU melihat selama pandemi, pemerintah telah memberikan kemudahan untuk melakukan importasi alat alat kesehatan, termasuk reagen PCR sehingga terdapat banyak perusahaan pengimpor reagen. 

Baca Juga: Bahas Harga PCR, Komisi VI DPR RI Panggil Pihak Bio Farma

Namun saat ini belum diketahui asumsi harga reagen yang menjadi patokan pemerintah dalam menentukan HET.

Dalam praktek, harga reagen dapat disesuaikan pemasok rata-rata 37,29 persen pasca penetapan tarif PCR di bulan Agustus 2021.

"Ini dapat mengindikasikan adanya peran importir dan distributor reagen dalam mempengaruhi tarif PCR," ungkap Daswin.

KPPU menyatakan akan melakukan pendalaman terkait importir reagen serta potensi adanya kelompok usaha dalam pelaku usaha laboratorium.

Baca Juga: Kemenkes Terus Evaluasi Harga PCR demi Cegah Masuk Kepentingan Bisnis

KPPU berpendapat bahwa kebijakan pemerintah melalui HET dapat merupakan kebijakan yang terbaik saat ini. Hal ini karena jasa tes PCR bersifat inelastis dan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. 

Daswin mengatakan KPPU menemukan sebagian harga tes PCR mendekati atau sama persis dengan HET yang ditetapkan pemerintah. 

Padahal, sambung Daswin, kajian mencatat bahwa komponen harga pembentuk tes PCR khususnya biaya reagen sangat bervariatif.

KPPU mencatat, per September 2021, komponen biaya reagen mencapai 49,27 persen-55,15 persen dari total biaya tes PCR.

Baca Juga: Bahas Harga PCR, Komisi VI DPR RI Panggil Pihak Bio Farma

Sebelum September, komponen biaya reagen mencapai 50,79 persen-51,86 persen.

Menurut Daswin, ini menunjukkan bahwa harga reagen merupakan penentu utama biaya tes PCR.

"Artinya komponen harga reagen masih faktor penentu atas biaya tes PCR," paparnya.

Dia mengatakan sejak penurunan HET, KPPU melihat harga reagen pun ikut turun mengikuti biaya HET.

Hal ini karena pihak laboratorium turut menyesuaikan harga tes dengan melakukan efisiensi pada komponen overhead, biaya habis pakai dan administrasi. 

Saat ini, lanjut Daswin, terdapat 60 merek reagen yang mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan.

Impor reagen, sebagian besar yaitu 85,07 persen, dilakukan pihak swasta. Pemerintah dan lembaga lain juga mengimpor reagen (14,92 persen).

Pada September 2021, proposi impor dari pihak swasta meningkat menjadi 93,84 persen, sementara impor dari pemerintah dan lembaga lain menurun menjadi 6,15 persen. 

Daswin menuturkan secara konsentrasi pasar terdapat empat importir swasta dengan rasio konsentrasi pasar 29,17 persen pada 2020. Sementara rasio konsentrasi pasar pada 2021 ialah 18,90 persen.

Dengan rasio konsentrasi pasar seperti itu, KPPU menganggap pasar masih kompetitif.

"Kondisi ini masih dapat dianggap kompetitif. Jika berdasarkan pada concentration ratio (CR4) tersebut. Dengan kondisi pasar tersebut, seharusnya efisiensi masih dapat dilakukan," kata Daswin.