Pernah Larang TNI Berada di TPS, Komisi I DPR: Kenetralan Calon Panglima TNI Andika Perkasa Teruji

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon tunggal Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dinyatakan sudah teruji kenetralannya dalam pemilihan umum (pemilu) 2019 silam.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha yang menyebut hal tersebut teruji karena keberanian Andika Perkasa sebagai KSAD, membuat sebuah kebijakan larangan TNI berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Saat pemilu 2019, menurut Syaiful, TNI harus memberi jarak 50 meter dari TPS.

"Pada pemilu 2019 saat beliau jadi KASAD itu sangat-sangat netral saat pemilihan umum. Berani seorang KSAD Pak Andika ini mengambil keputusan untuk melarang TNI berada di TPS dan memberi jarak 50 meter dari TPS," kata Syaifullah Tamliha dalam program Dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (5/11/2021).

Kebijakan itu dikeluarkan sebagai bukti kenetralan TNI dalam pemilu, sehingga di lokasi TPS hanya ada petugas pemilu termasuk polisi yang berjaga.

Baca Juga: Masa Jabatan Panglima TNI 13 Bulan, Pengamat: Tak Masalah, Ada Kaderisasi

"Yang hanya disekitar situ hanya pengawas pemilu, kemudian pengawas pemilu, kpps, dan polisi," imbuhnya.

Bahkan, Syaifullah mengungkapkan kebijakan yang dikeluarkan KSAD saat itu, merupakan sebuah terobosan berani.

Terlebih gelaran pesta rakyat yang berlangsung pada 2019 tidak hanya pemilihan presiden, melainkan juga legislatif.

"Dan Pak Andika membuat terobosan berani, padahal itukan menyangkut tidak hanya pemilihan legislatif, tapi juga pemilihan presiden," ungkapnya.

Oleh karena itu, Syaifullah menilai penunjukkan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI merupakan sebuah pilihan objektif presiden.

Terlebih, soal harapan besar atas kenetralan TNI jelang memanasnya suhu politik pemilu 2024 dan tidak menjadi partisan politik.

"Jadi saya pikir presiden sudah cukup sangat objektif, melihat kenetralan jenderal Andika ini dalam pemilu 2019  dan 2024 kita harapkan TNI tetap dalam posisi netral. Tidak menjadi partisan politik dalam kancah pemilihan umum," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan KOMPAS.TV, sehari setelah ditunjuk sebagai calon tunggal Panglima TNI, KSAD Jenderal Andika Perkasa bertemu Menkopolhukam Mahfud MD di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Kamis siang (4/11). 

Andika mengundang khusus Menko Mahfud MD untuk memberi pembekalan pada acara Apel Danrem dan Dandim se-Indonesia mengenai perkembangan situasi terkini bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam kunjungan itu, Mahfud mengingatkan agar TNI tetap menjaga netralitas di tengah memanasnya suhu politik menjelang tahun 2024 .

"Suhu politik menjelang 2024 didahului Keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan," ujar Mahfud.

Mahfud MD juga menyampaikan rasa hormatnya atas kinerja TNI dalam melaksanakan pesan sejarah dan amanat konstitusi. Selain itu  Mahfud juga mengapresiasi TNI karena telah membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tribute kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Seluruh Prajurit TNI di manapun saudara bertugas."

"Secara umum TNI sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pesan sejarah dan amanat konstitusi, termasuk membantu penanganan Covid-19 sehingga kebijakan Pemerintah efektif dan sekarang masuk Level 1 dan 5 (lima) besar terbaik dari 215 negara," papar Mahfud di hadapan para petinggi TNI AD, Danrem dan Dandim se-Indonesia.

Baca Juga: Di Depan Calon Panglima TNI Andika Perkasa, Mahfud MD Ingatkan Netralitas Jelang Pemilu 2024