Pimpinan KPK Jelaskan Alasan Rapat Kerja di Hotel Bintang 5, Singgung Giri, Sujanarko hingga Febri

"Jadi (diikuti) semua struktur. Bukan hanya hari ini sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun menjadi bagian yang ikut serta. Kalau kemudian sekarang dikritik, Anda yang bisa menyimpulkan sendiri."

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan pemilihan lokasi raker di Yogyakarta merupakan bagian mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi melalui pariwisata.

Adapun Yogyakarta dipilih KPK karena merupakan salah satu tempat tujuan wisata.

Baca Juga: Round-up Berita: Diklat Menwa UNS Makan Korban, KPK Peringatkan Aziz Syamsudin, Kapolres Nunukan

"Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan itu dilakukan di Yogyakarta," kata Alexander.

Dia menambahkan, meski digelar di Hotel Sheraton Yogyakarta yang tergolong bintang lima, namun dapat dipastikan biaya yang dihabiskan masih dalam batas plafon anggaran KPK yang telah disusun jauh hari secara transparan serta siap dipertanggungjawabkan.

"Bintang lima tetapi kalau tarifnya bintang tiga kenapa tidak, teman-teman bisa tanyakan kepada pihak hotel," ujar dia.

KPK, kata dia, tidak mungkin menyelenggarakan kegiatan dengan biaya melebihi plafon anggaran yang disediakan.

"Sekali lagi ini merupakan suatu rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," ucap dia.

Baca Juga: Yakin Stepanus Robin Pattuju Bersalah, KPK: Alat Bukti Bukan Hanya Keterangan Azis Syamsuddin

Alexander berharap penyelenggaraan kegiatan di luar daerah seperti di Yogyakarta mampu membangun kebersamaan serta menyatukan visi antara pimpinan dan pejabat struktural di tubuh KPK.

Jika hanya digelar di Kantor KPK di Jakarta, ia khawatir agenda penyatuan visi dan kebersamaan itu tidak bisa berjalan optimal.

"Karena yang bersangkutan (pejabat KPK) rumahnya sebagian besar dan tinggal di Jakarta, sore kadang-kadang balik," ujat Alexander.

"Itu yang terjadi kalau kita lakukan di kantor dan saya kira program-program seperti ini kan juga banyak dilakukan lembaga pemerintah yang lain."

Baca Juga: Meski Keterangan Azis Syamsuddin Berbeda, KPK Yakin Stepanus Robin Pattuju Bakal Divonis Bersalah