Yunarto Wijaya Ingatkan Jokowi, Isu Reshuffle Tanpa Realisasi Berdampak Negatif

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan koalisi besar tidak menjamin stabilitas politik akan kondusif.

Contohnya, pemerintahan jilid kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk itu, Yunarto berpendapat Presiden Joko Widodo harus berani memberhentikan menteri-menterinya dari unsur parpol yang tidak bisa bekerja optimal.

“Jika ada yang tidak bisa bekerja dengan baik dari parpol harus diganti,” ujar Yunarto Wijaya,Rabu (27/10/2021).

Selain itu, Yunarto menyarankan kepada Presiden Jokowi agar perihal reshuffle tidak dimaknai hanya sebatas tata koalisi.

“Karena yang paling penting adalah bagaimana presiden memaknai ini sebagai sebuah evaluasi kinerja dari masing-masing kementerian,” ujarnya menegaskan.

Baca Juga: Istana Jawab Isu Reshuffle di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Yunarto juga merespons soal bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, masuknya PAN harus dijadikan alasan minor reshuffle terjadi.

“Boleh koalisi diperbesar tetapi bagaimana reshuffle dimaknai juga mengganti menteri yang tidak perform,” ucapnya.

“Dan masukan untuk menteri-menteri yang dianggap kinerjanya bisa lebih baik, itu menjadi sebuah kebutuhan yang lebih mendasar.”

Lebih lanjut, Yunarto menyoroti soal isu reshuffle yang sudah berbulan-bulan menjadi pemberitaan politik tetapi tidak terjadi.

Bagi Yunarto, isu reshuffle kabinet yang tidak kunjung realisasi bukanlah hal positif.

“Yang menjadi catatan adalah isu mengenai reshuffle, ini sudah terlalu lama ada dalam pemberitaan politik. Ini bukan hal positif,” ujarnya.

“Karena ada kecenderungan ketidakpastian yang mendominasi pemberitaan, dan ini harus diputuskan dalam sebuah kepastian.”

Baca Juga: Risma Kembali Marah-marah, Pengamat Politik: Jokowi Sebaiknya Evaluasi dan Reshuffle Menteri Risma

Seperti diberitakan, isu reshuffle sempat mengemuka akan terjadi kembali di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Isu itu semakin kuat dan diyakini terjadi tatkala PAN bergabung dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol koalisi yang mendukung pemerintahan di Istana Negara pada akhir Agustus 2021.

Namun hingga kini, isu reshuffle itu masih isapan jempol belaka atau belum terealisasi.

PAN yang bergabung dengan pemerintahan pun hingga kini belum ketahuan mendapat jatah apa.