Pengamat: Rapat Parpol Koalisi Tegaskan Jokowi sebagai Pimpinan Tertinggi Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berusaha menegaskan posisinya sebagai pimpinan tertinggi negara dengan menggelar rapat partai koalisi pemerintahan.

Penegasan ini, kata Yunarto, penting untuk penanganan Covid-19 yang membutuhkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang cepat.

“Pertama menegaskan positioning-nya sebagai satu-satunya panglima. Penanganan Covid membutuhkan persamaan sikap dalam arah dan ritme sehingga bisa diambil keputusan yang lebih cepat eksekusi juga lebih cepat,” kata Yunarto pada KompasTV, Sabtu (28/8/2021).

Baca Juga: 5 Isi Rapat Tertutup Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Koalisi, Apa Saja?

Apalagi, ada kompleksitas tata negara yang mesti dihadapi dengan eksekusi kebijakan penanganan Covid-19 yang cepat dari jajaran pemerintah daerah.

“Eksekusi di lapangan yang dilakukan kepala daerah, eksekusi yang dilakukan birokrasi, dan persetujuannya oleh parlemen,” ujar Yunarto.

Menurut Yunarto, Jokowi ingin pertemuan sejumlah petinggi parpol itu dapat menggerakkan jajaran pejabat di daerah yang juga kader partai koalisi pemerintah.

“Dengan sikap dia satu-satunya panglima tentu saja parpol-parpol ini dapat membantu yang kadernya menjadi pemimpin pemerintah daerah, di DPR dan DPRD,” imbuh Yunarto.

Di sisi lain, ia menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak meredam isu politik elektoral yang sudah santer terdengar 3 tahun sebelum Pilpres 2024.

Yunarto menyebut, kemungkinan ini muncul melihat banyak politikus dan partai yang sudah melakukan kampanye.

“Mungkin juga ini untuk menetralisir aura politik elektoral 2024 yang mulai terasa. Padahal masih 3 tahun lagi dan ini yang terjadi di periode kedua di mana semua berlomba sejak awal untuk memenangkan kompetisi pemilu presiden atau pemilu legislatif,” ujar Yunarto.

Baca Juga: Koalisi Pemerintah Tambah Kuat, Partai Demokrat Minta Tidak Ada Agenda Amandemen Konstitusi

Menurut Yunarto, Jokowi juga berusaha menyatukan petinggi-petinggi partai koalisi pemerintahan yang menduduki sejumlah jabatan penting di jajaran eksekutif dan legislatif.

Sementara, Yunarto menyangsikan rapat itu membahas soal Amandemen UUD 1945 terkait wacana menambahkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

“Itu isu sensitif dan kepentingan partai berbeda-beda di 2024. Apalagi ada capres yang ingin maju di antara ketum parpol tersebut,” jelasnya.

Yunarto memperkirakan hal itu, pembahasan soal Amandemen UUD itu mungkin berjalan tertutup, tidak di rapat bersama.

“Saya pikir akan dilakukan di panggung belakang dan tidak dibuka dalam konteks disatukan. Ada conflict of interest yang enggak mungkin dibahas bersama-sama,” pungkas Yunarto.

Baca Juga: Di Pertemuan Ketum Parpol, Prabowo Sanjung Jokowi sebagai Pemimpin Efektif