JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 mulai terjadi di luar pulau Jawa-Bali. Ada 6 Provinsi yang menjadi sorotan karena tingginya kasus aktif Covid-19.
“Respons cepat. Kebutuhan kita sekarang ini respons cepat, karena kelihatannya terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Ratas Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4 secara virtual dari Istana Bogor, Sabtu (7/8/2021).
Presiden Jokowi menyebut, data pemerintah menunjukkan ada lonjakan kasus baru Covid-19 di provinsi-provinsi luar Jawa-Bali.
“Selama dua minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus Covid-19 baru di provinsi-provinsi luar Jawa terus meningkat,” kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Sudah Wanti-wanti Kenaikan Kasus Covid-19 di Luar Jawa
Ia mengamati, 19-25 Juli kasus baru Covid-19 di provinsi luar Jawa-Bali berjumlah 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru nasional.
Lalu, kasus baru di luar Jawa-Bali sebanyak 13.589 kasus atau 44% dari total kasus baru nasional pada 26 Juli-1 Agustus.
Terakhir, angkanya melonjak hanya dalam waktu lima hari saja.
Pada 2-6 Agustus angka kasus baru Covid-19 mencapai 21.374 kasus dari luar Jawa-Bali. Jumlah kasus itu setara 54% total kasus baru nasional.
“Hati-hati kenaikan dalam dua minggu terakhir ini,” kata Jokowi.
Baca Juga: Penelitian di Jakarta Ungkap Vaksin Covid-19 Sinovac 95 Persen Efektif Cegah Kematian Lansia
Presiden Jokowi pun menyoroti 6 provinsi yang terancam lonjakan kasus Covid-19. Berikut data keenam provinsi itu, dikutip dari covid19.go.id per 6 Agustus 2021:
1. Kalimantan Timur
Kasus aktif Covid-19 mencapai 21.662 kasus.
2. Sumatera Utara
Kasus aktif Covid-19 mencapai 22.892 kasus.
3. Sumatera Barat
Kasus aktif Covid-19 mencapai 14.510 kasus.
4. Papua
Kasus aktif Covid-19 mencapai 15.103 kasus.
5. Riau
Kasus aktif Covid-19 mencapai 14.980 kasus.
6. Nusa Tenggara Timur
Kasus aktif Covid-19 mencapai 14.187 kasus.
Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah, TNI, dan Polri bergerak cepat menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di berbagai provinsi Indonesia.
Ada tiga strategi yang ia harapkan segera dilaksanakan. Pertama, pemda dan TNI-Polri diminta membatasi pergerakan masyarakat.
“Yang pertama yang paling penting, ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu,” ujar Jokowi.
Kedua, pemda dan TNI-Polri diperintahkan mempercepat pelacakan dan pengetesan kasus Covid-19.
"Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan (pasien positif Covid-10). Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua," tegasnya.
Ketiga, Presiden Jokowi juga menginstruksikan pembuatan tempat isolasi terpusat (isoter) Covid-19 untuk mencegah pasien meninggal saat isolasi mandiri.
“Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada,” kata Jokowi.
Baca Juga: Karut Marut Bansos Covid-19, dari Jatah Dipotong Hingga Beras Tak Layak
“Dan juga melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan pasien,” imbuhnya.
Untuk langkah tambahan, Presiden Jokowi juga mendesak para kepala daerah mempercepat vaksinasi Covid-19.
"Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini," ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.