Resmi! Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang akan disalurkan melalui Kimia Farma.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021).

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono Anung.

Dengan pembatalan tersebut, Pramono Anung memastikan seluruh vaksinasi akan tetap dilakukan menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” ujarnya.

Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Muhadjir Effendy: Tapi Pemerintah Tak Mungkin Tanggung Bansos Sendiri

Pramono kemudian menambahkan untuk vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” katanya.

Pramono lebih lanjut menambahkan, Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada.

“Untuk itu, seluruh menteri, kepala lembaga dilarang untuk bepergian ke luar negeri, yang boleh berpergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya,” tegas Pramono.

“Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” lanjut Pramono.

Baca Juga: Menag: 27 dari 31 Asrama Haji Siap Dipergunakan sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19

Menyampaikan pesan Presiden, Pramono mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.

Dalam perkiraannya, Pramono mengatakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tutup Pramono Anung