Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar, PAN Minta untuk Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pelaksanaan vaksinasi berbayar melalui PT Kimia Farma dibatalkan bukan ditunda. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksin. 

"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimanapun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," kata Saleh dalam keterangan tertulis," Selasa (13/7/2021).

Menurut dia, program vaksinasi berbayar itu sebaiknya dikhususkan kepada para pemilik perusahaan saja yang memiliki karyawan agar usahanya kembali pulih. 

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Tidak Ganggu APBN dan Alokasi Vaksin yang Sudah Ada

"Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," ujarnya. 

Anggota Komisi IX DPR RI ini tetap mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan presiden, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk. 

"Itu setara dengan 181,5 juta orang. Jika dosis yang diberikan 2 kali, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 363 juta dosis. Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," katanya. 

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

Baca Juga: PT Kimia Farma Tunda Layanan Vaksin Mandiri Berbayar

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.