Politikus Asrul Sani: Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat Tak Usah Dibahas, Diskriminatif

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai permintaan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaeuw agar pemerintah menyediakan rumah sakit Covid-19 khusus pejabat, dinilai tak perlu dibahas lebih lanjut. 

Menurut dia, nantinya itu akan memunculkan stigma di masyarakat kalau pemerintah melahirkan kebijakan yang diskriminatif. 

Baca Juga: Politikus PAN Minta Pemerintah Sediakan RS Covid-19 Khusus Pejabat

"Membangun rumah sakit khusus bagi pejabat atau kelompok masyarakat tertentu bisa dianggap sebagai kebijakan diskriminatif terhadap warga negara yang tidak pas dari nilai-nilai Pancasila maupun UUD NRI Tahun 1945," kata Arsul kepada Kompas TV, Kamis (8/7/2021). 

Ia menyebut, yang diperlukan saat ini adalah penambahan kapasitas rumah sakit, baik dengan pembangunan yang cepat seperti yang dilakukan di China atau penggunaan gedung-gedung yang dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat. 

"Dan keseluruhannya itu dipergunakan bagi semua warga negara khususnya yang terpapar Covid-19 tidak melihat kedudukan atau status sosialnya, termasuk jabatannya di pemerintahan atau lembaga negara," ujarnya. 

Ia menambahkan, usulan dari politisi PAN itu tidak perlu dibahas dalam tingkat apapun. 

"Bahwa kesehatan pejabat negara itu penting untuk diperhatikan, tentu kami sepakat, dalam kerangka sama pentingnya dengan kesehatan rakyat secara keseluruhan," katanya. 

Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaeuw meminta kepada pemerintah agar segera menyediakan rumah sakit Covid-19 untuk menampung para pejabat. Dirinya cukup menyesalkan sikap dari para anggota legislatif yang hingga kini tidak memikirkan usulan dari dirinya tersebut. 

"Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Lembaga Media Survei Nasional (Median), Rabu (7/7/2021). 

Baca Juga: Pria 74 Tahun Positif Covid-19 Ditemukan Meninggal Dunia di Rumah

Menurut dia, sudah sewajarnya bila pemerintah itu memikirkan nasib pejabat di tengah pandemi ini. 

"Saya satu bulan dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta. Pemerintah lupa, bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," ujarnya.