Respons Ultimatum KKB yang Ancam Tembak Mati Pendatang, Polri: Papua adalah NKRI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polri merespons ultimatum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang mengancam akan menembak mati pendatang atau orang non-Papua yang bekerja di bumi Cendrawasih.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, memperingatkan kepada KKB bahwa tanah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rusdi menuturkan, ancaman yang digelorakan KKB tidak menyurutkan pemerintah sama sekali dalam membangun Papua.

"Papua adalah NKRI dan itu sudah final. Pembangunan di Papua harus tetap berjalan," kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Baca Juga: Usai Bunuh Tukang Bangunan, KKB Tembaki TNI-Polri yang Datangi Lokasi Kejadian

"TNI-Polri bersama instansi yang lainnya tetap mengawal bagaimana pembangunan daripada Papua tetap berjalan."

Rusdi menjelaskan, pembangunan yang dilakukan pemerintah demi kesejahteraan warga di Papua. Karena itu, dia meminta KKB tak mengganggu upaya yang dilakukan pemerintah.

"Sekarang pembangunan di Papua terus berjalan. Ada pihak-pihak teroris KKB ini yang senantiasa mengganggu pembangunan yang dilaksanakan di Papua," ujarnya.

"Oleh sebab itu pembangunan di Papua harus dan tetap berjalan."

Lebih lanjut, Rusdi menuturkan bahwa pihaknya juga berkomitmen akan mengamankan tanah Papua dari ancaman kelompok teroris KKB.

"TNI dan Polri akan bekerja secara optimal bagaimana mengamankan Papua itu sendiri, sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan," ucapnya.

Baca Juga: Geledah Rumah Singgah KKB, Aparat Temukan 2 Senjata Api yang Dirampas dari Kasubsektor Oksamol

"Dan tentunya ini akan berdampak terhadap kesejahteraan daripada masyarakat di Papua."

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) memberikan ultimatum kepada pendatang atau bukan orang asli Papua (OAP) yang bekerja di tanah Cendrawasih.

TPNPB-OPM mengancam akan langsung menembak mati jika melihat ada non-Papua yang bekerja di daerah konflik. Untuk itu, mereka meminta seluruh non-Papua keluar dari daerah konflik.

Adapun daerah konflik yang dimaksud antara lain daerah Puncak Papua, Intan Jaya, dan Ndugama.

Baca Juga: TNI-Polri Merangsek ke Lokasi Markas KKB Lekagak Telenggen, Kapolda Papua: Saya Harap Dia Menyerah