Presiden Jokowi Minta Pemerintah Daerah Manfaatkan APBD untuk Bantu Masyarakat Lapisan Bawah

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami pemutus hubungan kerja (PHK).

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi.

“Karena banyak pabrik yang berhenti produksi dalam masa pandemi. Oleh sebab itu, saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah,” kata Presiden Jokowi kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang berlangsung di Istana Negara, Rabu (14/4/2021).

“Dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” tambahnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Dahulukan Kesehatan Masyarakat dari Pemulihan Ekonomi, Tapi Jangan Lockdown

Selain itu, Presiden Jokowi menilai pemerintah daerah juga harus segera mengeksekusi bantuan sosial bagi rakyat yang membutuhkan. Dalam hal bantuan sosial, kata Jokowi, pemerintah pusat sudah melakukan alokasi.

Tetapi, Presiden Jokowi ingin pemerintah daerah juga melakukan alokasi bantuan untuk titik-titik yang belum tersentuh.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Targetkan 70 Juta Jiwa Tervaksinasi Juli, Jokowi Minta Kepala Daerah Bekerja Detil Tangani Covid-19

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga minta Kepala Daerah memberikan dukungan penuh kepada investasi baru. Saat ini, lanjut Jokowi, hampir semua negara di dunia konsentrasinya kepada investasi.

“Kita sudah memiliki yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, implementasi pelaksanaan dari UU Cipta Kerja di daerah ini harus didukung penuh karena membuka investasi,” katanya.

Jokowi menuturkan saat ini di BKPM izin-izin untuk melakukan investasi cepat sekali. Pemerintah daerah, kata Jokowi, bisa sekali-kali melihat kecepatan izin yang dikeluarkan oleh BKPM.

“Oleh sebab itu daerah sama, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi, karena investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan," tuturnya.

Baca Juga: Minta Kepala Daerah Jangan Puas Hanya Baca Laporan, Presiden Jokowi: Lihat di Lapangan

“Artinya kalau memperlambat izin, juga memperlambat penciptaan lapangan kerja yang ada di provinsi, kabupaten, maupun kota yang dipimpin saudara-saudara sekalian,” lanjutnya.

Tak hanya itu, sambung Presiden Jokowi, memperlambat izin investasi sama juga dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional.

“Kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi daerah, kalau pertumbuhan ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat artinya kan ekonomi nasional tidak akan meningkat, hati-hati mengenai ini,” tegas Presiden Jokowi.

Baca Juga: PKB Dapat Bocoran, Ada 3 Menteri yang akan Diganti Presiden Jokowi

“Karena yang namanya APBD ini nggak mungkin naik secara signifikan, oleh sebab itu yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi investasi dan ekspor, sebab itu saya ingin menekankan mengenai investasi ini,” tambah Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengutarakan keuntungan lain dari investasi, yakni memberikan income kepada negara dan daerah. Karena dari investasi yang ada, negara atau daerah bisa menarik pajak.

“Hati-hati, sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Gede sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” kata Presiden.

Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Hidayat Nur Wahid Ingatkan Jokowi: Harus Cermat Pilih Menteri Baru

Presiden Jokowi menuturkan penegasannya terkait investasi juga didasari kehati-hatian dalam menghadapi kuartal kedua di bulan April, Mei, dan Juni.

Pasalnya, kuartal ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi bisa naik atau tidak.

“Kalau tidak, kwartal berikutnya kita betul-betul akan sangat berat. Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan paling tidak di atas 7 persen di kuartal kedua, bukan barang yang mudah,” tuturnya.

Meski tidak mudah, kata Presiden, bisa dijalankan.

“Tetapi kalau dukungan dari daerah, dukungan dari provinsi, dari kota, dari kabupaten semuanya bergerak bersama-sama, saya yakin ini menjadi sesuatu yang mudah,” tambahnya.