AHY Tempuh Jalur Hukum, Gugat Penggunaan Atribut Partai Demokrat oleh Kubu Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhohyono (AHY), menegaskan sudah menyiapkan langkah hukum bagi kubu Moeldoko yang masih menggunakan atribut Partai Demokrat. Langkah itu ditempuh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atribut atas nama partai.

“Kami akan terus melakukan langkah hukum. Karena ingat logo ini (sambil menunjuk logo Partai Demokrat di seragam) ada hak patennya,” kata AHY di Jakarta, Rabu (7/4).

Baca Juga: Tolak Minta Maaf ke Jokowi, Kubu Moeldoko: Kubu AHY Yang Menuding, Kenapa Kami yang Harus Minta Maaf

Dia menegaskan, Partai Demokrat yang dipimpinnya merupakan kepengurusan yang sah dan memiliki hak untuk mencegah penyalahgunaan atribut oleh pihak luar.

Sebab itu kata AHY, segala kegiatan dari pihak illegal yang menggunakan atribut partai bakal mempunyai resiko hukum.

“Tidak ada penyalahgunaan seragam termasuk dengan acara-acara yang dilakukan atas nama Demokrat baik secara langsung maupun virtual itu tentu semua akan kami ambil langkah-langkah tertentu,” tuturnya.

Namun, AHY tidak menjelaskan detail langkah hukum yang dimaksud, termasuk ke aparat penegak hukum, mana pelaporan atau gugatan soal penggunaan atribut dilayangkan.

Sebab menurutnya, Partai Demokrat tidak ingin menimbulkan kegaduhan dan juga sudah ada tim advokasi hukum yang bakal bekerja menangani ini.

“Kami punya tim advokasi yang solid. Kader-kader di daerah juga sudah melaporkan ini,” katanya.

Baca Juga: Dinilai Telah Menggiring Narasi Sepihak, AHY: Justru Moeldoko yang Harus Minta Maaf ke Presiden

Dia menyatakan respon mengambil jalur hukum agar ada perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak atas penggunaan atribut dan identitas partai.

“Sedangkan terhadap yang lain yang tidak legal, tentu kami harus ambil langkah,” katanya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, membenarkan langkah hukum yang diambil Partai Demokrat.

Gugatan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan disidangkan pada tanggal 13 April mendatang. Namun, Herzaky juga belum memberitahu detail mengenai isi gugatan tersebut.

“Gugatan perbuatan melawan hukum,” tuturnya.