Buruh bakal Demo Besar-Besaran Tolak Omnibus Law, Begini Tanggapan Menaker Ida Fauziyah

SEMARANG, KOMPAS.TV - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menanggapi rencana demonstrasi menolak omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Aksi besar-besaran itu rencananya bakal berlangsung pada 12 April 2021 di beberapa daerah Indonesia.

Menaker Ida meminta para buruh tak turun ke jalan. Menurutnya, ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi.

Ia pun mengaku, Kementerian Ketenagakerjaan terbuka dengan seluruh aspirasi buruh.

Baca Juga: Lebaran Nanti PNS Dapat THR Penuh, Bagaimana Pekerja Swasta?

“Kalau ingin memberikan masukan, kami sangat terbuka. Dan selama ini kami juga sudah biasa dari teman-teman serikat pekerja,” ujar Menaker Ida di acara Munas II FKSPN, Senin (5/4/2021), dikutip dari Kompas.com.

Ida mengingatkan, kondisi pandemi Corona juga menebar ancaman tersendiri. Kerumunan yang muncul karena demonstrasi berpotensi menyebabkan penularan virus Covid-19.

Rencana aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pertama kali terungkap dari pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal.

Said mengklaim, demonstrasi akan berjalan di 20 provinsi dan lebih dari 150 kabupaten/kota.

Secara rinci aksi tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang ke kantor gubernur, bupati, atau walikota di daerahnya masing-masing," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021).