JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti isu perpanjangan presiden 3 periode sebagaimana yang diungkapkan Amien Rais.
HNW menilai bahwa pernyataan Amien Rais soal presiden 3 periode itu hanya sebagai bentuk kekhawatiran.
"Pak Amien hanya justru memberikan peringatan atau warning agar jangan sampai itu terjadi," katanya kepada Kompas.tv, Minggu (14/3/2021).
Baca Juga: Amien Rais Sebut Ada Skenario Jokowi Bisa Menjabat Presiden 3 Periode
Selain itu, HNW meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu paham konstitusi. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa meminta atau mengusulkan MPR untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui Sidang Istimewa.
"Harus dicatat MPR itu bukan bawahannya pemerintah. Jadi karenanya Presiden tidak mungkin melakukan sesuatu di luar kewenangan konstitusionalnya. Justru di depan Sidang Paripurna MPR lah Presiden dan Wakil Presiden dilantik," tegasnya.
"Pak Amien itu, beliau hanya memberikan warning saja. Jangan sampai perpanjangan masa jabatan presiden itu membawa kepada penyimpangan yang lain, yaitu presiden yang menguasai dan memerintahkan itu saja warning-nya," sambung HNW menegaskan.
HNW juga mengakui bahwa isu perpanjangan presiden 3 periode sebetulnya sudah lama berembus di masyarakat. Presiden Jokowi sendiri bahkan sudah menjawab isu tersebut sekitar Desember 2019 lalu.
Saat itu, Jokowi mengatakan bahwa dirinya menjadi Presiden karena hasil Undang-Undang Dasar (UUD) Amandemen yang menyatakan masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan.
"Pak Jokowi sendiri pernah memberikan jawaban atas isu sejenis. Jadi ini Pak Presiden penting untuk memegangi pernyataannya, yah. Seorang presiden atau seorang raja itu omongannya tidak boleh bolak-balik, gonta-ganti gitu," tutur HNW.
Selain itu, ia menambahkan, jika perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan, maka hal itu berarti menyalahi Reformasi dan kembali ke Orde Baru.
"Reformasi itu kan justru dibuat untuk memberikan mengubah Undang-Undang Dasar untuk memberikan kepastian tentang masa jabatan presiden hanya dua kali saja. Jadi kalau itu diubah lagi berarti kembali ke era sebelum reformasi, era orde baru dan saya yakin PDIP tidak ingin kembali ke era Orde Baru," jelas HNW.
Baca Juga: Istana Respons Tudingan Amien Rais Soal Skenario Jokowi 3 Periode
Skenario Presiden 3 Periode
Adapun sebelumnya, mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengaku menangkap sinyal politik yang mengarah pada masa jabatan presiden.
Menurut Amien, ada sebuah skenario yang mendasarkan agar kekuasaan Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden RI bisa langgeng.
Dengan kata lain, Presiden Jokowi bisa kembali terpilih sebagai presiden untuk ketiga kalinya atau untuk masa jabatan tiga periode.
Amien menjelaskan, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah untuk mencengkram atau mengamankan lembaga-lembaga tinggi negara.
Manuver tersebut, kata Amien, salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila.
Keinginan pemerintah itu, kata Amien, juga didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar.
Lewat manuver politik itu, kata dia, pemerintah akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa.
Sidang tersebut, lanjut Amien, nantinya akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga.
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR yang mungkin satu atau dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," tutur Amien.
"Tapi kemudian akan ditawarkan pasal baru dan memberikan hak bahwa presiden bisa dipilih 3 kali," imbuh pendiri Partai Ummat itu.
Amien menambahkan, dirinya tidak bisa membayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi di negara ini.
"Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka kita sudah bisa segera mengatakan innalilallhi wainna ilaihi rojiun," kata dia.
Karena itu, Amien Rais, mengatakan skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi. Sebab, kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara.
"Saudara sekalian anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi negara lain, akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini? Akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya? Ini dugaan saya. Kalau keliru saya minta maaf," ucap Amin.
"Sekarang ini kita sudah pada tahapan its now or never. Tomorrow will be too late. Its now or never itu maksud saya bukan hari ini atau bulan depan ya, masih ada waktu, bagaimana kita tekan Pak Jokowi," sambungnya.
Baca Juga: Simak Lagi! Pernyataan Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.